Connect with us
no

Opini

Absurditas Makna (toga) Profesor

Published

on

19 Juni 2021


Pakaian yang digunakan pada kegiatan akademik disebut toga atau gown. Penggunaan pakaian akademik ini awalnya dilakukan di Eropa pada zaman pertengahan. Dengan menggunakan pakaian tersebut orang ingin menunjukkan kelasnya. Jubah hitam guru besar mirip paderi gereja Katolik berbentuk seperti mantel, merupakan pakaian luar warga Roma. Penutup kepala atau cap persegi empat dilengkapi dengan tassel atau rumbai-rumbai. Hood, penutup kepala menyatu dengan toga.

Di Indonesia, ketika masih menggunakan sistem kontinental, toga hanya digunakan profesor.


Oleh: Sulistyowati Irianto
Guru Besar Antropologi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia


SAAT ini lulusan anak TK dipakaikan jubah seperti toga profesor. Acara kelulusan anak TK pun dipopulerkan sebagai wisuda. Tidak jelas graduation, wisuda dalam level itu dimaksudkan sebagai apa? Karena sekolah TK itu seharusnya ruang bermain, ruang mengenal hidup sekitar, yang tidak berakhir dengan ujian kompetensi.

Kedua, para pejabat, penguasa, pejabat birokrasi, petinggi militer, polisi, bahkan pengusaha pun nampak senang bergelar profesor. Entah tujuannya apa? Tidak peduli peraturan yang ada, bikin saja sendiri.

Padahal profesor itu esensinya adalah guru, mengajar.

Tetapi di Indonesia ini ‘atas permintaan’ bisa dibuat gelar apa saja: profesor honoris causa, profesor tidak tetap, entah apa lagi.

Mereka tidak cukup puas bila hanya diberi Doktor Honoris Causa — kehormatan, tidak usah kuliah dan tidak usah bikin disertasi.

Padahal capaian akademik tertinggi itu adalah ‘doctorship’, bukan professorship, karena profesor itu sekedar jabatan, hanya dilekatkan sejak seseorang diangkat sampai dia pensiun saja.

Meskipun tidak sedikit profesor sungguhan di kampus juga ingin jadi pejabat, meninggalkan kampusnya, tetapi tetap membawa jabatan dan sebutannya sebagai profesor.

Nampaknya esensi profesor yang harusnya ‘guru’, yang disimbolisasi oleh toga itu, sekarang mengalami perubahan makna, jadi luas, tidak jelas: bisa lulusan TK, bisa pejabat atau penguasa yang ingin menikmati simbolisasi profesor.

Orang yang jadi ‘guru’ beneran di kampus, jadi bengong-bengong.

Oh, ternyata di luaran sana, professorship — yang disimbolisasi oleh toga itu  — dikonstruksi menjadi sesuatu yang lain yah?

Esensinya menjadi tidak sama lagi, bertentangan bahkan, karena kampus, ruang di mana profesor menjadi guru harus terbebas dari kepentingan kekuasaan dan uang.

Lagipula para guru itu harus bekerja banting tulang, puluhan tahun, mengajar, menulis, dikejar publikasi bereputasi luar biasa tinggi, berkompetisi adu pintar dengan ilmuwan mancanegara, untuk bisa jadi profesor.

Amat sedikit khususnya dalam bidang sosial humaniora yang bisa berhasil, sehingga banyak prodi, departemen, fakultas yang kekurangan profesor saat ini.

Quo vadis! Pembudayaan feodalisme dalam bentuk gelar-gelar. (*)


Editor: Daniel Kaligis


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Propaganda Kabar Beracun

Published

on

By


03 Agustus 2021


Oleh: Daniel Kaligis


Manakala aparatur pengawal hukum masih mengakrabi kejahatan, maka, kejahatan akan abadi di bumi…


TIBA masa mengamuflase diri, entah siapa yang dapat dipercaya, uang telah membijaki kuasa. Rakyat haus lapar, dibuntingi propanda berhari-hari, sepanjang hidupnya. Siapa yang dapat mengatur arus kabar berita yang sudah jadi derita? Tanya, lalu jawab masing-masing.

Program Interpol 2014, Kaos biru kelam bertuliskan ‘Turn Back Crime’. Jaringan kepolisian sedunia ini berkampanye, ‘katanya’ bagi kesadaran umat manusia agar sama-sama melawan kejahatan terorganisir di sekeliling mereka. Di situsnya, saat itu, turnbackcrime.com, menyebut yang mana kegiatan mereka adalah memerangi barang-barang dan obat palsu, kejahatan siber serta paedofilia. Caranya dengan hanya membeli barang lewat outlet terpercaya dan berhati-hati dalam transaksi online.

Tak banyak yang mengritisi kampanye itu. Tapi saya dan Annashka Mozhayev, kawan yang bermukim di London mendiskusikannya sejak kampanye itu berlangsung 2014. Dan hingga 2016, saya masih membincangnya di sejumlah status di media sosial. Saya bilang, manakala aparatur ‘pengawal hukum’ masih akrab dengan kejahatan, maka, kejahatan tidak dapat dibendung.

Propaganda Hukum Mati

Urai kabar, opini silam, tertahan dan dibiar terlantar bertahun lalu, 10-November 2008, saya menulis ‘Menunggu Keadilan Tumbuh Jadi Pahlawan’, jadi artikel opini kabarindonesia.com. Boleh anda nikmati bait-baitnya di sini:

Syair purba menceritakan saat-saat menunggu yang kosong, “aku duduk di sana menunggu, menunggu sesuatu yang tak ada, menikmati sesuatu antara baik dan buruk, sekarang waktu bagi matahari terbenam sudah dekat untuk sebuah kesepakatan, sebelum ajal menjemput”.

Socrates, kisah hukuman mati terbesar kedua sesudah Yesus Kristus, bapa filsafat itu dipaksa minum racun karena didakwa meracuni pikiran orang muda untuk kritis dan melawan kekuasaan.

Laksana kolam maha luas maha dalam, persoalan hukum dan keadilan di dunia ini seakan tak terselami, antara kebutuhan hukum untuk mengatur dan menertibkan, kebutuhan masyarakat terhadap rasa keadilan yang sudah jadi tanda tanya besar sepanjang sejarah zaman, dan keabsahan hukum terhadap jaminan hak asasi manusia.

Apalagi tentang hukuman mati yang sampai saat ini menjadi kontroversi di banyak kalangan. Bagi sebagian orang mungkin saja mereka yang dieksekusi itu adalah penjahat. Namun, mungkin bagi sebagian yang lain, menganggap mereka yang dieksekusi itu adalah pahlawan. Inilah, hukuman mati masih kontroversi.

Ada empat bagian berita ditera vivanews, bikin kuduk berdiri pada keberingasan yang menanti hukuman mati terhadap kisah terorisme di tanah air dan di banyak tempat di bumi ini: Jihat Sampai Tamat; Memburu Jejak Perayu; Surga di Telapak Bom; Jihat Global, Aksi Lokal; seperti urutan kisah sedih dari mereka yang terkapar dalam sebuah kesaksian.

Mungkin sebuah kefanatikan, dari berbagai aksi yang kita bahasakan kini sebagai terorisme. Mungkinkah ini adalah bagian dari implementasi sebuah peran ketika Indonesia turut serta menadatangani dokumen perundingan STAR atau tindakan anti terorisme di Los Cabos, Meksiko beberapa tahun silam?

Mungkin bukan extra ordinary law, sebab ada yang menyebut ini sebagai lex specialis. Negara memberi jawab bias. Perhatikan perannya, keputusan Kejaksaan Agung menyatakan eksekusi terhadap terpidana mati Bom Bali I, Amrozi, Imam Samudra, dan Muklas, yang dilaksanakan pada Minggu 09 November 2008 pukul 23.15 WIB di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Saya tertarik pada sebuah tajuk di Sydney Morning Herald, 03 November 2008, menceritakan pendapat Pauline Whitton, ibu dari Charmaine, salah satu korban tewas Bom Bali I, yang menilai pembunuh anaknya dihukum terlalu ringan. Pauline Whitton, asal Caringbah, Sydney, kehilangan anak perempuannya, Charmaine, berusia 29 tahun, dalam ledakan bom di Sari Club, 12 Oktober 2002.

Charmaine dan sahabatnya Jodi Wallace, tiba di Bali petang itu dan pergi ke Sari Club pukul 10.00 malam. Keduanya tewas dalam ledakan bom di Sari Club. “Harusnya pelaku dibiarkan di penjara saja seumur hidup,” kata Whitton seperti yang diurai Sydney Morning Herald, pekan silam.

Sejarah menemu berbagai soal. Di negara kita yang menganut pancasila dan UUD 45, hukuman mati itu pernah dipermasalahkan. Dr Gayus Lumbuun, seorang ahli hukum, Asmara Nababan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos), kemudian almarhum Munir, yang pada saat itu adalah Koordinator Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Imparsial, secara terpisah pada Februati 2003 di Jakarta menggugat penerapan hukuman mati di negara ini.

Dr Gayus Lumbuun pada saat itu menyayangkan Keputusan Presiden Megawati yang menolak grasi terpidana mati. “Keppres itu sebenarnya bertentangan dengan pasal 28 A UUD 1945. Mestinya, Presiden tahu itu. Ganti saja hukuman mati dengan pidana seumur hidup tanpa remisi.”

Sementara Asmara Nababan menganggap yang mana para terpidana mati atau keluarganya, bisa mengajukan permohonan uji materiil atau judicial review ke Mahkamah Agung untuk menguji keabsahan hukuman mati. Ia menera sebuah ingatan bahwa Kovenan Hak Sipil dan Politik termasuk protokol kedua tahun 1990 sudah menghapus hukuman mati. “Jadi kalau Komnas HAM sekarang masih mau mengajukan usulan ratifikasi, mereka harus tegas menyatakan tidak setuju dengan hukuman mati,” kata Nababan seperti diberitakan di Kompas, 17 Februari 2003.

Di sana juga Munir menyebut yang mana kovenan hak sipil politik, sebelum muncul protokol kedua 1990, hukuman mati memang masih diperbolehkan untuk negara yang belum mencabut ketentuan hukumnya.

Tetapi, hukuman mati menurut kovenan itu hanya berlaku untuk kejahatan serius, yakni kejahatan perang. Sedangkan narkotik atau psikotropika, kejahatan HAM, dan terorisme, tidak masuk kategori dimaksud.

Dalam perspektif yang lain, Jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh, pada Maret 2007 ketika memberikan keterangan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi, menyampaikan yang mana UUD 1945 membolehkan penjatuhan hukuman mati.

Menurut dia, konstitusi yang berlaku di negara kita menyatakan jaminan hak untuk hidup bukan hak mutlak. Ia menyebut yang mana pemaknaan Pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia harus dilengkapi dengan Pasal 28D UUD 1945 yang menyebutkan dalam pelaksanaan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Selain itu, pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, nilai adat-istiadat dan keamanan, serta ketertiban umum.

Padahal lewat Resolusi PBB No. 62/ 149, yang mendapatkan dukungan mayoritas negara-negara di dunia, Majelis Umum PBB pada tahun silam sudah mengesahkan sebuah resolusi yang menyerukan penangguhan pelaksanaan hukuman mati. Di berbagai negara, hukuman mati itu sudah dihapuskan.

Di kawasan Asia saja sudah ada 27 negara yang menghapus hukuman mati, mengapa di beberapa negara seperti di Mongolia, Cina, Jepang, Thailand, Bangladesh, India, Malaysia, Korea Utara, Pakistan, Singapura, Afghanistan, Brunei, termasuk Indonesia belum mau mengenyahkan hukuman mati itu?

Kita belum bicara soal keadilan dari perspektif korban. Mungkin di kesempatan lain bila kita bersua lagi dalam tajuk membahas soal keadilan dari perspektif korban. Penting diingat bahwa problem krusial yang selalu menjadi perdebatan para ahli hukum adalah pada soal apakah sesungguhnya tujuan dari sebuah hukuman. Termasuk di dalamnya yaitu model hukuman mati, entah disuruh minum racun, entah dipancung, digantung, dirajam batu, distrum di kursi listrik, ataupun yang ditembak. Karena dari banyak penelitian membuktikan yang mana model hukuman mati tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Apalagi soal keadilan yang terkadang masih perlu diuji kebenarannya oleh dan dari sebuah skenario hukum negara. Mungkinkah di sini kita tak perlu bertanya lagi tentang daftar nama yang sudah melewati proses eksekusi mati?

Ketika hukum yang Maha Agung menyebut ‘jangan kamu membunuh’, lupakah kita sebuah peristiwa kelahiran pernah mendahuluinya juga beresiko kematian. Jangan membunuh adalah perintah kekal kemanusiaan yang tegas, serta mengandung konsekuensi logis dari menghilangkan nyawa adalah dosa yang tak dapat dibantah siapapun di dunia ini.

Atau, bila jawaban kita memang masih entah, sekarang kita masih menunggu. Tunggu kebenaran dan keadilan tumbuh entah dari titik yang mana.

Beberapa tahun lalu, Departemen Filsafat Universitas Indonesia bekerjasama dengan Uni Eropa telah menghadirkan peneliti-peneliti Eropa untuk mengkaji seberapa efektif hukuman mati.

Dalam makalah yang disampaikan dalam seminar internasional, Discussion on Death Penalty-Contemporary Challenges, Delegation of European Commission and Departemen of Philosofy Faculty of Humanities University of Indonesia, di Hotel Mandarin Jakarta, 14 Desember 2004, menyimpulkan bahwa hukuman mati tidak membuat masyarakat bebas dari kriminalitas tapi semakin memburuk.

Penghapusan hukuman mati di Eropa Barat justeru menunjukkan angka kriminalitas menurun dan lebih efektif dalam menangani problem sosial.

Demikian panjang lebar artikel ‘Menunggu Keadilan Tumbuh Jadi Pahlawan’.

Kabar Mati Kutu

Mengulang keberingasan kabar yang mendera rakyat hari ini. Orang-orang bebas menafsir, hukum dan praksis hukum tunduk pada massa, tunduk pada maunya kekuasaan. Di bilik sama di negara ini, pelayanan publik memang biadap pada para miskin. Seperti itu juga cerita propaganda. Informasi menjadi kejam pada orang-orang yang masih mau diseragamkan mindsetnya oleh sejumlah jualan ayat-ayat buku kuno yang terpaksa dan dipaksa sejarah untuk jadi ‘keyakinan umum’.

Kabar telah jadi teror. Popaganda beracun sejumlah kepentingan menumpang dan mengental di dalamnya.

Tentang propaganda ‘Turn Back Crime’ —  oleh system dianggap sebagai ‘kebenaran’ international campaign. Propaganda itu, tanpa dikawal, telah menjelma strategis mengaburkan ‘value ekonomis jualan kaos’ mengikut trend anak muda melawan arus, namun telah menjalari pemikiran para pengekor kampanye mengaktualisasi diri di media sosial: video penangkapan, hukuman pada pelanggar protokol tanpa mengindahkan protokol, pengumuman ‘pakai masker di mana sang pemberi komando maskernya ada di dagu atau di jidat.

Teriak membahana di kerumunan, di desa dan kampung, di kota, di sejumlah lokasi. Keyakinan yang mestinya adalah urusan privat, masih saja mendengkur dari pengeras suara dengan sejumlah alasan. Seliweran indormasi dan kabar memang telah menjadi racun dan mendebar takut bagi sejumlah orang.

Demikian, para pengawal hukum, aparat yang mengaku pelayan rakyat, namun tetap menista rakyat dengan perannya, cobalah berkaca, dan seyogyanya merubah peran dan perilaku. Atau, bila masih mau terus menerus ingkar dan abai, siap-siap berhadapan dengan kenyataan hari ini: wajah dan badan anda akan dijual propaganda video-video yang tampil dan dapat disaksikan semua makhluk semesta.

Dunia hari ini terhubung satu sama lain dengan sejumlah saluran.globalisasi yang memang ada sejak alam bereksistensi merekam setiap peran, dan jejaknya sangat mungkin ditelusuri pengetahuan dan ilmu.

Tentang informasi dan propaganda, kita sendiri yang menentukan: pilih sendiri, yang berguna, ambil dan pakai, yang membohongi dan mempercudangi, tendang saja dari minset.

Uji tiap informasi. Uji tiap propaganda. Pengalaman menjadi jalan bagi kita semua untuk bersua setiap kesempatan ke depan. Seperti itu. (*)

Continue Reading

Nasional

Mungkinkah Indonesia tanpa Feminis

Published

on

By

Medio 2019


Oleh: Misiyah Misi
Direktur Institut Kapal Perempuan


Feminis di Indonesia memiliki sejarah panjang berkontribusi dalam pembentukan bangsa Indonesia.
Feminisme intinya ialah paham yang mengakui adanya penindasan terhadap perempuan sekaligus upaya untuk membebaskannya.


HARI-HARI ini ber­edar di media sosial tagar #Indonesiatanpafeminis yang membawa pesan atau tepatnya melakukan stigma bahwa feminis adalah ancaman bagi perempuan Indonesia.

Tentu bukan tanpa kesengajaan jika tagar itu muncul menyusul reaksi penolakan dan pemutarbalikan konten Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Dari konten dan cara propagandanya, dapat diindikasikan bahwa perihal itu digaungkan sekelompok kalangan konservatif yang sama. Tanpa bermaksud menanggapi berlebihan, masalah ini tetap membutuhkan respons yang substantif untuk menggugurkan stigma mereka terhadap feminis.

Mereka mesti tahu bahwa feminis di Indonesia memiliki sejarah panjang berkontribusi dalam pembentukan bangsa Indonesia.

Mengapa mereka mengobarkan stigma terhadap feminis, mungkin mereka tidak memahami dengan benar maknanya serta tidak memahami relevansi feminisme dengan kehidupan sehari-hari dirinya sebagai perempuan.

Untuk itu, saya merasa penting menjelaskan pemahaman dasar dari feminisme dan feminis. Feminisme intinya ialah paham yang mengakui adanya penindasan terhadap perempuan sekaligus upaya untuk membebaskannya.

Kata kuncinya ialah ada kesadaran kritis terhadap ketidakadilan yang terjadi pada perempuan dan kesadaran itu dibarengi dengan upaya untuk membebaskannya. Orang yang mempunyai kesadaran dan melakukan aksi itu ialah feminis.

Dalam sejarah, kita mempunyai sederet nama perempuan yang memiliki kesadaran kritis dan melakukan perlawanan. Mereka ialah pahlawan perempuan yang namanya sangat kita kenal atau perempuan-perempuan tidak dikenal dan tidak ditulis.

Pahlawan seperti Kartini, Roehana Koeddoes, Dewi Sartika, dan Cut Nyak Dhien melakukan perjuangan atas dasar kesadaran kritis terhadap kaumnya.

Kartini dikenal dengan perlawanannya terhadap feodalisme dan segala bentuk norma-norma yang mengekang perempuan. Roehana Koeddoes ialah sang pemula jurnalis perempuan yang menggunakan media untuk mendidik kaum bumiputra.

Para pejuang perempuan itu bergerak memperjuangkan kaumnya mendapatkan pendidikan yang sama, perlakuan yang setara, dan akses mendapatkan kualitas hidup yang baik.

Kita juga mengenal Kongres Perempuan pertama pada 1928 sebagai tonggak sejarah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sekaligus memperkukuh nasionalisme bangsa dalam melawan kolonial.

Jika ingin contoh lebih dekat dan terkini, para penentang feminis dapat melakukan selusur sejarah perempuan dalam silsilah keluarga masing-masing. Pada umumnya, silsilah keluarga perempuan ini mengangkat kisah-kisah perempuan kuat dan memiliki daya, tetapi tidak jarang juga kisah pilu perempuan terkuak.

Kita bisa menemukan masalah perempuan yang selama ini tersembunyi, misalnya, beban kerja, pengekangan, penelantaran, pengabaian, anggapan dan perlakuan perempuan lebih rendah, perkawinan paksa, perkawinan anak, putus sekolah, serta pelecehan seksual.

Feminis mengangkat masalah ini sebagai masalah sosial supaya mendapatkan jalan keluar untuk memecahkannya.

Kalangan yang mengobarkan Indonesia tanpa feminis mungkin lupa kalau ia menikmati hasil jerih payah dari feminis. Saat ini mereka leluasa mengakses informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, peluang kerja, media sosial yang dipakai untuk dirinya, bahkan melawan pejuangnya.

Bahkan, mungkin ada juga yang meminta perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memanfaatkan layanan persalinan, pemeriksaan dini kanker serviks, dan segala jenis pemeriksaan kesehatan reproduksi melalui Jaminan Kesehatan Nasional.

Anak-anak disediakan fasilitas kartu Indonesia pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menempuh pendidikan dua belas tahun, tidak akan dapat meraihnya jika mereka dibelenggu dengan norma-norma konservatif.

Berulang kali kalangan antifeminis itu juga menutup mata terhadap kasus-kasus perkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur di Bengkulu, Papua, perkosaan balita di Bogor, perkosaan murid oleh gurunya, perkosaan manula, dan mengingkari perkosaan massal 1998.

Data BPS 2016 menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan, membutuhkan kita untuk tergerak sadar dan bertindak.

Para penolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mesti berpikir ulang terlebih ketika ustaz Tengku Zulkarnain mengakui kesalahannya secara resmi melalui media bahwa tuduhannya terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak terbukti.

Ia mencabut ceramahnya dan menyatakan tidak menemukan pasal yang ia tuduhkan bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak ditemukan perihal pemerintah melegalkan zina.

Sudah saatnya mengoreksi stigma yang menyudutkan feminis. Menganggap tidak cocok untuk perempuan Indonesia karena feminis tidak islami dan datang dari Barat.

Di negara-negara Islam, kita mengenal feminis seperti Nawal al-Sa’dawi dari Mesir, Fatimah Mernisi dari Maroko, Riffat Hasan dari Pakistan, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia. Bahkan, dari Saudi Arabia pun dikenal feminis Fauziah Abul Kholid.

Mereka menggunakan daya kritisnya untuk mengamalkan agama yang dianut agar menjadi lebih adil bagi semua manusia, khususnya perempuan.

Dalam konteks Indonesia, menguatnya norma-norma konservatif makin menghambat kemajuan perempuan, membutuhkan kehadiran pihak memiliki pemikiran dan komitmen dengan perspektif keadilan gender.

Dengan demikian, feminis dibutuhkan keberadaannya untuk mengangkat masalah perempuan, menyuarakan aspirasi dan kepentingannya. Menggerakkan semua pihak untuk melakukan perubahan bersama-sama.

Mengubah dari yang timpang menjadi setara, dari perlakuan diskriminatif menjadi adil, serta dari bahaya kekerasan menjadi rasa aman dan penuh perlindungan di semua ranah keluarga, masyarakat, dan negara. (*)


Editor: Daniel Kaligis


Continue Reading

Opini

Aturan Melanggar Peraturan

Published

on

By

05 Mei 2021


Sudah tercatat, mari kita mengulang: bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, dan seterusnya…


Oleh: AKBP Purnawirawan Kamaluddin, M.Si
Editor: Parangsula


APA kapasitas saya bicara aturan – mulai dengan kalimat tanya, tanpa tanda tanya, sebab boleh jadi kita yang membuat aturan, pada titik  sama kita lupa membaca, apalagi mematuhi aturan itu dalam kehidupan kita sehari-hari.

Mohon maaf bila tafsir saya tentang aturan berlainan dengan tafsir anda. Bila saya lupa dan alpa melaksanakan aturan, tolong diingatkan.

Bicara aturan, jangan-jangan saya dianggap melawan institusi di mana saya pernah bernaung dan bertugas sebagai abdi bangsa ini, karena saya membincang hal menyangkut aturan. Silahkan saja asumsi itu. Namun, dalam opini ini saya berpegang pada apa yang dituliskan sebagai aturan sah berlaku di negara ini, wajib kita menaatinya, dan dengan berani tentu dapat kita mengritisinya secara arif.

Mari kita masuk ‘agak’ ke dalam. Di dalam tampaknya lebih asik, nyaman. Boleh jadi di dalam lebih menggairahkan. Mengapa? Ada soal yang memang membutuhkan kita masuk lebih jauh ke dalam lagi tentang aturan itu. Apakah aturan sudah membuat kenyamanan di masyarakat? Atau, mungkin saja ada aturan yang sudah ‘diamankan’. Ada pihak merasa nyaman melawan aturan. Pembuat aturan, menata aturan, justeru mereka-lah yang melanggar aturan.

Paragraf pembuka cukup mempertegas soal aturan mana yang saya sasar. Saya memang menyinggung aturan di bidang pertanahan. Dalamnya ada dua hal: Pertama, untuk menilik kepastian hukum di tingkat implementasi. Kedua, sebagai bahan belajar hukum dan aturan bagi masyarakat. Tentu hal ini juga menjadi bahan belajar bagi saya sendiri.

Kepastian hukum di bidang pertanahan — sebagaimana amanat konstitusi —  yang dituju adalah para pemegang hak atas tanah seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 – Tentang Pendaftaran Tanah – telah diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan suatu alat bukti kepemilikan, semisal surat dan atau sertifikat, serta bukti pendukung lainnya.

Memang ada ketentuan yang berlaku, bahwa, selama belum dibuktikan, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di institusi pengadilan. Data fisik dan data yuridis itu berlaku sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Ketentuan itu tertera pada Pasal 32 ayat 1 – Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997: bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama kurun lima tahun sejak dikeluarkannya sertifikat tidak ada pihak lain yang mengajukan gugatan di pengadilan.

Catatan pentingnya adalah tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai oleh yang bersangkutan, dan atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuan, seperti tercatat di pasal 32 ayat 2 peraturan tersebut.

Mari kita garisbawahi dan tandai terminologi yang disebut pada aturan yang sudah kita sebut di atas tadi: bahwa – penguasaan tanah – diperoleh dengan ‘itikad baik’. Kita berhenti sebentar pada apa yang disebut sebagai ‘itikad baik’.

Bagian awal, akan masuk lebih dalam lagi, berlanjut tanya, masih tentang aturan dan tentang ‘itikad baik’.

Ramai diberitakan, ingin saya soroti sengketa tanah di sini, di wilayah kita. Soal di Tombolo, Gowa. Proses hukumnya sudah berlangsung,  jalan perkara sudah panjang. Bahkan, kemarin saya mengikuti Rapat Dengar Pendapat atas undangan dari yang terhormat DPRD Gowa, pada kesempatan itu kita bertukar pendapat tentang persoalan tanah yang sementara terjadi di kabupaten ini. Contoh kasusnya adalah sengketa tanah Yenny Nios dengan Hj Andi Fauziah.

Sudah disebut, sudah disinggung, meski tentunya dalam pembahasan kemarin kita belum beroleh titik temu. Proses hukumnya sudah berjalan di kepolisian dan lembaga peradilan, dengan segala konsekuensi putusannya.

Menurut saya perkara tanah antara Yenny Nios dengan Hj Andi Fauziah di Tombolo, Somba Opu, ada sejumlah soal yang ‘mengganjal’. Sekilas saya simak pernyataan bahwa ‘ada indikasi dokumen bodong’.

Yang mengganjal berikutnya, tentu soal aturan dan proses hukum yang tengah berlangsung, sementara berjalan ditangani aparatur negara ‘katanya mengacu pada aturan’.

Secara garis besar, saya tandai sekali lagi ‘mengacu pada aturan’, padahal aturan terganjal skenario yang secara jelas melanggar aturan. Apa itu? Dalam temuan kuasa hukum Hj Andi Fauziah, syarat pengusulan sertifikat atas nama Yenny Nios, ternyata ada cacat administrasinya. Buka dan simak. Bahwa, PT. Timurama mengalihkan tanah tersebut ke Yenny, secara jelas melanggar regulasi. Ada amanat Undang-Undang Nomor.51 Tahun 1960 yang dilanggar. Ada Permen Agraria/ BPN yang dilanggar, yakni tanah tersebut tidak dapat dipindahtangankan sebelum ada bangunan di atasnya. Tanah tidak dapat dipakai di luar peruntukannya. Walau dengan alasan investasi, tanah tersebut tidak dapat dipindahtangankan.

Berikutnya, ketika Yenny Nios mengajukan pembuatan sertifikat, AJB-nya sudah ditolak. Artinya sertifikat tersebut bermasalah dan tidak dapat dijadikan dasar penerbitan sertifikat. Kita lagi-lagi berhenti sejenak di sini, akan ada lanjutannya di bawah. Terus simak.

Modus Pemalsuan

Pada tulisan saya di bangunindonesia.com : ‘Tanah Diserobot, Penyidik Tempatkan Keterangan Palsu’, di alinea pembuka sudah saya sebut: demi kebenaran dan keadilan, dudukkan persoalan pada posisi yang semestinya. Bahwa, kejujuran akan mengantarkan kita pada kebaikan.

Balik pada soal AJB Yenny Nios yang mau dijadikan alas hak dalam pembuatan serifikat. Ketika AJB itu ditolak, tentunya argumentasi itu sangat mendasar.

Pertanyaannya: mengapa ditolak?

Itulah yang saya kaitkan pada sub judul ini: ‘Modus Pemalsuan’. Dalam proses penyidikan perkara, aparatur pelaksana tentunya paham apa alasannya sehingga suatu dokumen dapat ditolak. Tidak perlu saya sebut, sudah tercantum dalam aturan, seperti apa dokumen yang boleh dijadikan alas hak sehingga tanah itu dapat diklaim dan bersertifikat.

Indikasi mengapa ditolak tentu karena dokumen dibuat dengan cara melawan hukum. Di titik ini, aparat pelasana yang berwenang menerbitkan sesuatu produk hukum menyangkut hak-hak atas tanah tentunya mengerti persoalan ini.

Dalam temuan kami, ketika AJB Yenny Nios ditolak, ternyata ada upaya lain. Yenni Nios dibuatkan surat, bahasa sederhananya dibuat sendiri ‘surat rinci’, menerangkan tanah itu seakan-akan adalah garapan Yenny Nios.

Masih dipaksa soal ini masuk di ranah perdata saja? Periksa dokumen SPPT PBB Tahun 2006 No. 73.06040.010.001-0086-0 pada tanah seluas 298.525 meter persegi atas nama PT Timurama — Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tertanggal 17-4-2006 yang merujuk pada Pasal 3 PP. No.224/1961 — Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Tanah tertanggal 17-4-2006 — berikutnya Surat Pernyataan Penyerahan atau Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Februari 1997. Dokumen-dokumen dimaksud dibuat secara melanggar aturan, dan pernah dijadikan alat bukti alas hak, apakah itu bukan perbuatan melawan hukum? Jelas dan tegas ada soal melawan aturan di situ.

Riwayat tanah dilanggar. Bagaimana menjawab soal ‘bahwa Yenny beroleh hak atas tanah tersebut dari PT. Timurama? Lupa aturan? Ada pertanyaan lanjutan: Kapan Yenny menggarap tanah di Tombolo? Tanyakan pada orang-orang yang menetap dan tinggal di sekitar lokasi apakah faktanya seperti itu.

Sekali lagi tentang aturan. Masa penguasaan tanah oleh sesuatu PT punya tengang waktu agar dapat dialihkan status peruntukan dan kegunaan tanah tersebut tentunya. Aturan menetapkan seperti itu.

Ada dokumen lain yang menarik. Lokasi tanah tersebut ada di kabupaten Gowa. Dokumen itu menyebut, surat pembebasan diperoleh dari pemeritah kota Makassar. Pertanyaan sederhana: Tombolo itu masuk di wilayah mana rupanya? Dokumen dan aturan ternyata dapat juga bercanda, sehingga membuat kita semua boleh tertawa.

Sebelum menutup opini ini, saya ingin menyinggung tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang – Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB) yang di gunakan Yenny Nios tercatat atas nama PT. Timurama dengan luas 298.525 meter persegi. Diteliti di kantor pajak, ternyata Nomor Obyek Pajak pada SPPT – PBB tersebut atas nama Aminuddin untuk tanah dengan luas lima ratusan meter persegi.

Boleh siapkan judul baru, ‘SPPT – PBB Bodong’. Pameo ‘aturan dibuat untuk dilanggar’, mungkin ada benarnya. Bagaimana menurut anda? Saya tidak bermaksud mengejek aturan. Saya dan anda ada pada tataran yang sama, semua sama di mata aturan, kita semua sama di mata hukum.

Mengulang dan akan berulang. Opini ini akan berhenti untuk sementara, ujung dari opini kali ini saya menguncinya dengan apa yang selalu saya sebut, bahwa, demi kebenaran dan keadilan, dudukkan persoalan ini pada posisi yang semestinya. Kejujuran akan mengantarkan kita pada kebaikan. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 TeropongAlor.com