Connect with us
no

Nasional

Catatan Hukum Tentang Lockdown

Published

on


Oleh: Bivitri Susanti
Penulis adalah Researcher
Di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia


Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat

SEJAK kemarin, media memberitakan, pemerintah akan segera membuat Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, supaya bisa ada koordinasi yang baik kalau harus lockdown. Mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan: Lah, kenapa perlu peraturan sih? Langsung saja ada instruksi untuk lockdown. Maka, catatan ini saya buat.

Jadi begini, lockdown itu tidak bisa hanya berupa instruksi supaya orang diam di rumah saja. Karena banyak orang yang harus keluar untuk kerja untuk bisa makan, bayar cicilan, juga untuk ongkos ke dokter bila kena gejala COVID-19, bahkan sekadar untuk beli pulsa untuk telepon Dinkes kalau harus dijemput karena gejala yang parah.

Kalau kita sekarang ini sudah ada kelonggaran waktu lapor pajak, kelonggaran bayar tagihan, dll, itu sebenarnya bagian dari kebijakan yang dibutuhkan agar masyarakat tetap bisa survive dengan kondisi yang tidak menentu itu.

Tapi lockdown itu kebijakan yang sebenarnya jauh lebih besar spektrumnya dari yang sudah saya sebut. Karena pemerintah harus bisa menjamin agar hak-hak warga terpenuhi. Kalau teman-teman lihat bagaimana ada paket-paket stimulus sampai jutaan euro di Jerman atau jutaan dollar di Amerika Serikat, atau, jangan jauh-jauh, juga di negara tetangga kita, Malaysia, itu tujuannya untuk memenuhi hak-hak warga tadi.

Kenapa? Karena misalnya, pemerintah nggak bisa langsung memerintahkan semua perusahaan untuk meminta warganya kerja di rumah, karena perusahaan juga pasti tidak mau rugi untuk tetap membayar gaji karyawannya padahal mereka produktivitasnya tidak bisa dikontrol dan bahkan ada kerjaan yang harusnya tidak di rumah, tapi jadi dirumahkan karena diwajibkan pemerintah.

Kalau pemerintah tidak kasih insentif, yang akan terjadi adalah, karyawan-karyawan yang kerja di rumah itu, tidak akan digaji. Ini baru ‘pekerja kerah putih’ alias kantoran. Bayangkan ‘pekerja kerah biru’, seperti buruh di pabrik atau satpam kantor, dll, yang jenis pekerjaannya memang harus ‘ada di tempat’.

Perusahaan yang rasional, pasti harus memikirkan supaya cost mereka tidak ketinggian dengan tetap membayar ‘pekerja kerah biru’ seperti itu. Akibatnya, mereka bisa dipecat. Coba bayangkan juga, pekerja yang outsourced atau alih daya atau berdasarkan kontrak sementara — mungkin istilah ‘bukan pegawai tetap’ bisa lebih nyambung — , sangat rentan akan kehilangan pekerjaannya.

Kalau tidak diberi dana oleh pemerintah, akan terjadi PHK besar-besaran dan jutaan orang akan kehilangan pekerjaan. Bayangkan juga misalnya, kelas menengah yang tadinya punya asisten rumah tangga (ART), karena pendapatan berkurang, ART-nya dipecat. Bertambah lagi-lah jumlah pengangguran di negara ini.

Lockdown juga akan menyebabkan beberapa bahan pokok yang tadinya kita impor, tidak bisa masuk. Juga, distribusi berbagai bahan pokok ke seluruh pelosok negeri — negeri kita banyak sekali pelosoknya, akan terganggu. Sementara, sebagaimana kita ketahui, untuk urusan distribusi perlu supir, perlu perusahaan distribusi yang bekerja, dst. Ini juga mesti dipikirkan oleh pemerintah.

Belum lagi kesiapan berbagai layanan yang tetap harus ada, seperti perbankan dan asuransi, dan kebutuhan dasar (utilities) seperti listrik dan air. Kalau ini semua tidak dipikirkan, bisa kacau negara ini.

Kalau begitu, apa perlu undang-undang baru — bahkan minggu lalu, sempat ada jurnalis yang nanya, perlu Perppu? Tidak, karena kita sebenarnya sudah punya Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-undang itu sudah mengatur jenis-jenis kekarantinaan kesehatan. Menurut undang-undang itu, Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Kalau sudah ada ‘Kedaruratan Kesehatan Masyarakat’, maka pemerintah bisa menyelenggarakan karantina di pintu masuk: pelabuhan, bandara, dll. Karantina wilayah: rumah, rumah sakit, wilayah tertentu, dan ‘Pembatasan Sosial Berskala Besar’.

Ada yang bilang lockdown itu karantina wilayah, tapi kalau menurut saya, masuknya ke ‘Pembatasan Sosial Berskala Besar’ (PSBB).

Karena kalau karantina wilayah hanya berkaitan dengan keluar-masuk orang dan barang, kalau PSBB, ‘paling sedikit’ (disebut di UU-nya, paling sedikit) meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Peliburan sekolah dan tempat kerja
b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan atau
c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitasi umum.

Kenapa harus ada dasar hukumnya? Supaya pemerintah Pusat dan Daerah nanti begitu mau menggunakan sumberdaya-sumberdaya seperti APBN, APBD, fasilitasi umum, dan menggunakan wewenang untuk memerintahkan warga negara, perusahaan-perusahaan, dll), dasar hukumnya jelas.

Jadi, tidak ada akibat-akibat seperti tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM, dll. Pemerintah harus tunduk kepada hukum juga, tidak bisa ‘main ngasih perintah’.

Nah, tapi kuncinya adalah, harus ada dulu situasi ‘Kedaruratan Kesehatan Masyarakat’ ini.

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2018 itu baru memberikan aturan main dasar untuk PSBB, masih harus ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2018 ini.

Kapan situasi ‘Kedaruratan Kesehatan Masyarakat’ itu bisa dikatakan terjadi sehingga Pemerintah bisa menetapkan PSBB atau lockdown, sehingga wajib membuat kebijakan-kebijakan yang saya sebut di atas? Itu semua belum jelas aturan mainnya, sehingga dikatakan di undang-undang itu — pada Pasal 10 — untuk mengaturnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Tapi, bukannya sudah ada dengan pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) waktu itu? Bukan itu, BNPB itu melaksanakan wewenang berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Supaya cepat tanggap alias responsif, memang bisa saja pakai Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), karena ini termasuk bencana non alam, tetapi untuk menanggulanginya secara lebih baik, sesuai dengan kebutuhan teknis karena ini memang soal kesehatan, lebih baik pakai undang-undang yang mengatur kekarantinaan kesehatan.

Bukannya sudah ada Gugus Tugas COVID-19?
Ya, betul!

Tetapi itu masih dalam skala kecil. Pertanyaan kita tadi kan muncul karena ada kemungkinan lockdown. Bila mau lockdown, wewenang Gugus Tugas itu masih kurang, karena kebijakannya harus massif seperti yang saya jelaskan di atas.

Apa lockdown itu harus dalam skala nasional? Tidak harus. PSBB itu bisa dalam skala mana saja. Itu salah satu yang perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah nantinya.

Peraturan Pemerintah nanti perlu peraturan pelaksanaan lagi? Saya belum tahu isi Peraturan Pemerintah-nya seperti apa. Tapi, biasanya memang Peraturan Pemerintah akan menentukan aturan main untuk pelaksanaannya. Sedangkan penetapannya akan butuh keputusan, yang sifatnya lebih konkrit: dalam hal ini menyebutkan tempat, waktu, lembaga, dll.

Koq rumit amat perlu aturan macam-macam? Jangan lihat ‘peraturan’ itu sebagai undang-undang yang di benak kita mungkin isinya pasal-pasal larangan, sanksi, dll. Kebijakan, itu juga keluarannya dalam bentuk peraturan atau keputusan. Intinya, semua kebijakan pemerintah itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan jelas dasar hukumnya.

Ini dulu ya. (*)


Editor:
Daniel Kaligis

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Menko PMK Tinjau Produsen Oksigen

Published

on

By

06 Juli 2021


MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, hari ini, 06 Juli 2021, meninjau dua produsen oksigen besar di Indonesia, yakni PT Aneka Gas Industri di Cibitung, dan PT Air Products Indonesia, untuk memastikan kapasitas produksi oksigen aman di tengah lonjakan kasus COVID-19.

Saat ini, PT Aneka Gas Industri mampu memproduksi oksigen hingga 977,4 ton per hari, yang mana sekitar 95% produksinya dialokasikan untuk Rumah Sakit yang menangani pasien COVID-19.

Sementara PT Air Products Indonesia, dilaporkan mampu memproduksi 310 ton per hari dari pabrik di Cikarang dan Gresik.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengalihkan 90% oksigen industri ke medis, kedua produsen oksigen tersebut berkomitmen penuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen medis di Rumah Sakit yang terus meningkat. (*)


Sumber: Kemenkopmk
Teks dan Gambar: Halaman Kementerian Kesehatan RI


Editor: Parangsula


Continue Reading

Nasional

Mungkinkah Indonesia tanpa Feminis

Published

on

By

Medio 2019


Oleh: Misiyah Misi
Direktur Institut Kapal Perempuan


Feminis di Indonesia memiliki sejarah panjang berkontribusi dalam pembentukan bangsa Indonesia.
Feminisme intinya ialah paham yang mengakui adanya penindasan terhadap perempuan sekaligus upaya untuk membebaskannya.


HARI-HARI ini ber­edar di media sosial tagar #Indonesiatanpafeminis yang membawa pesan atau tepatnya melakukan stigma bahwa feminis adalah ancaman bagi perempuan Indonesia.

Tentu bukan tanpa kesengajaan jika tagar itu muncul menyusul reaksi penolakan dan pemutarbalikan konten Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Dari konten dan cara propagandanya, dapat diindikasikan bahwa perihal itu digaungkan sekelompok kalangan konservatif yang sama. Tanpa bermaksud menanggapi berlebihan, masalah ini tetap membutuhkan respons yang substantif untuk menggugurkan stigma mereka terhadap feminis.

Mereka mesti tahu bahwa feminis di Indonesia memiliki sejarah panjang berkontribusi dalam pembentukan bangsa Indonesia.

Mengapa mereka mengobarkan stigma terhadap feminis, mungkin mereka tidak memahami dengan benar maknanya serta tidak memahami relevansi feminisme dengan kehidupan sehari-hari dirinya sebagai perempuan.

Untuk itu, saya merasa penting menjelaskan pemahaman dasar dari feminisme dan feminis. Feminisme intinya ialah paham yang mengakui adanya penindasan terhadap perempuan sekaligus upaya untuk membebaskannya.

Kata kuncinya ialah ada kesadaran kritis terhadap ketidakadilan yang terjadi pada perempuan dan kesadaran itu dibarengi dengan upaya untuk membebaskannya. Orang yang mempunyai kesadaran dan melakukan aksi itu ialah feminis.

Dalam sejarah, kita mempunyai sederet nama perempuan yang memiliki kesadaran kritis dan melakukan perlawanan. Mereka ialah pahlawan perempuan yang namanya sangat kita kenal atau perempuan-perempuan tidak dikenal dan tidak ditulis.

Pahlawan seperti Kartini, Roehana Koeddoes, Dewi Sartika, dan Cut Nyak Dhien melakukan perjuangan atas dasar kesadaran kritis terhadap kaumnya.

Kartini dikenal dengan perlawanannya terhadap feodalisme dan segala bentuk norma-norma yang mengekang perempuan. Roehana Koeddoes ialah sang pemula jurnalis perempuan yang menggunakan media untuk mendidik kaum bumiputra.

Para pejuang perempuan itu bergerak memperjuangkan kaumnya mendapatkan pendidikan yang sama, perlakuan yang setara, dan akses mendapatkan kualitas hidup yang baik.

Kita juga mengenal Kongres Perempuan pertama pada 1928 sebagai tonggak sejarah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sekaligus memperkukuh nasionalisme bangsa dalam melawan kolonial.

Jika ingin contoh lebih dekat dan terkini, para penentang feminis dapat melakukan selusur sejarah perempuan dalam silsilah keluarga masing-masing. Pada umumnya, silsilah keluarga perempuan ini mengangkat kisah-kisah perempuan kuat dan memiliki daya, tetapi tidak jarang juga kisah pilu perempuan terkuak.

Kita bisa menemukan masalah perempuan yang selama ini tersembunyi, misalnya, beban kerja, pengekangan, penelantaran, pengabaian, anggapan dan perlakuan perempuan lebih rendah, perkawinan paksa, perkawinan anak, putus sekolah, serta pelecehan seksual.

Feminis mengangkat masalah ini sebagai masalah sosial supaya mendapatkan jalan keluar untuk memecahkannya.

Kalangan yang mengobarkan Indonesia tanpa feminis mungkin lupa kalau ia menikmati hasil jerih payah dari feminis. Saat ini mereka leluasa mengakses informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, peluang kerja, media sosial yang dipakai untuk dirinya, bahkan melawan pejuangnya.

Bahkan, mungkin ada juga yang meminta perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memanfaatkan layanan persalinan, pemeriksaan dini kanker serviks, dan segala jenis pemeriksaan kesehatan reproduksi melalui Jaminan Kesehatan Nasional.

Anak-anak disediakan fasilitas kartu Indonesia pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menempuh pendidikan dua belas tahun, tidak akan dapat meraihnya jika mereka dibelenggu dengan norma-norma konservatif.

Berulang kali kalangan antifeminis itu juga menutup mata terhadap kasus-kasus perkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur di Bengkulu, Papua, perkosaan balita di Bogor, perkosaan murid oleh gurunya, perkosaan manula, dan mengingkari perkosaan massal 1998.

Data BPS 2016 menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan, membutuhkan kita untuk tergerak sadar dan bertindak.

Para penolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mesti berpikir ulang terlebih ketika ustaz Tengku Zulkarnain mengakui kesalahannya secara resmi melalui media bahwa tuduhannya terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak terbukti.

Ia mencabut ceramahnya dan menyatakan tidak menemukan pasal yang ia tuduhkan bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak ditemukan perihal pemerintah melegalkan zina.

Sudah saatnya mengoreksi stigma yang menyudutkan feminis. Menganggap tidak cocok untuk perempuan Indonesia karena feminis tidak islami dan datang dari Barat.

Di negara-negara Islam, kita mengenal feminis seperti Nawal al-Sa’dawi dari Mesir, Fatimah Mernisi dari Maroko, Riffat Hasan dari Pakistan, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia. Bahkan, dari Saudi Arabia pun dikenal feminis Fauziah Abul Kholid.

Mereka menggunakan daya kritisnya untuk mengamalkan agama yang dianut agar menjadi lebih adil bagi semua manusia, khususnya perempuan.

Dalam konteks Indonesia, menguatnya norma-norma konservatif makin menghambat kemajuan perempuan, membutuhkan kehadiran pihak memiliki pemikiran dan komitmen dengan perspektif keadilan gender.

Dengan demikian, feminis dibutuhkan keberadaannya untuk mengangkat masalah perempuan, menyuarakan aspirasi dan kepentingannya. Menggerakkan semua pihak untuk melakukan perubahan bersama-sama.

Mengubah dari yang timpang menjadi setara, dari perlakuan diskriminatif menjadi adil, serta dari bahaya kekerasan menjadi rasa aman dan penuh perlindungan di semua ranah keluarga, masyarakat, dan negara. (*)


Editor: Daniel Kaligis


Continue Reading

Daerah

Proyek Panik Pandemi

Published

on

By

Perception is the organization, identification, and interpretation of sensory information in order to represent and understand the environment.

04 Maret 2021


Oleh: Daniel Kaligis


Torang manyanyi: love is all that I can give to you, love is more than just a game for two . . .
Sudah dicatat: Global financial crisis, billions of human beings living below the poverty line, thousands dying needlessly from war, malnutrition or easily curable diseases and thousands more dying. Maar, history pernah dibongkarbangkir semau mindset orde…


ILUSI berlayar dalam badai, pandemi ini perang. Walau, kita coba menelisik pertalian soal hari ini dari benang merah persoalan kusut hari silam. Jawabnya bias dan ngambang.

Suraro, serdadu, tentara. Lelaki penempur itu berkisah pada saya — cerita tentang suatu masa. Siapa dia? Babad apa? Tidak penting, sebab perang masih berlangsung sekarang. Persaingan bisnis. Pergulatan kata. Kuasa cari perhatian. Ulangi, pandemi ini perang.

Dengar tuturnya. “Bekas suraro, bahkan ada yang nda pernah dapa doi pension, kong boleh jadi dorang nda pernah dipensionkan negara yang bergelut dengan sistem dan perpolitikan menelantarkan sejumlah perkara rakyat sampe sekarang. Torang boleh bilang, masa silam adalah neraka pergolakan. Battalion-battalion, kompi-kompi, rancang strategi baku lawang pangmalawang baku hajar. Dinding berkuping, bicara sembarang ditahan, manusia memangsa manusia.” Begitu bacirita dengan oma Keke, puluhan tahun lalu soal perang sudara yang berkobar di tanah Sulawesi dan di sejumlah daerah.

Saya parafrase: La Estoriê 03 March1857 — Prancis dan Britania Raya menyatakan perang terhadap Cina — 1878 —  Bulgaria merdeka dari Ottoman — 1918 —  Jerman, Austria, Rusia menandatangani Traktat Brest-Litovsk hentikan keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Pada ketika sama, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia beroleh kemerdekaan. Catatan perang yang usang, 2020.

Entah ada pertaliannya: perang seiring pandemi, tahun-tahun jadi pengalaman, ditutur berulang-ulang. Dilupa karena kesusahan dan kesenangan: Medio 1918 ada Flu Spanyol. Siddharth Chandra, PhD, direktur di Michigan State University, dalam penelitiannya terkini terkait Flu Spanyol, menyebut bahwa di daerah Jawa dan Madura, ada lebih kurang 4,37 juta korban jiwa dari penduduk yang berjumlah sekitar 60 juta orang saat itu. Demikian diberitakan detik.com.

Apa maunya pandemi? Menjaga jarak sudah dari dulu. Namun, persaingan bisnis mengendap-endap. Berita, semacam pelintir-pelintir segala syarat berpergian. Setelah terkurung, apakah rakyat terus akan disuapi makan-minumnya oleh negara? Mustahil.

Virus berusia tua, pernah dianggap enteng, dikira renta. Lalu, ketika takut menyerang, menyamar baru, mengancam mati, kejam dalam kelam sosialisasi: asumsi dan persepsi, entah cocoklogi, tapi sudah ada sejumlah korban.

Kembali pada ilusi perang: Waktu berganti di hari sama lima tahun silam, dengan sejumlah kawan mendiskusikan perang. Saya berbagi video mesin perang canggih di media sosial, kawan-kawan menanggapi. “Prihatin pada hasrat menggelora. Cakar, taring, serta raung bagai anjing liar-anjing liar berebut tulang,” ujar kawan dari Wanua, Geovani Nomura Iskar.

Tentang mesin perang – yang dalam asumsi saya – itu adalah senjata canggih, Annashka Mozhayev bilang, “Keuren emang dan America sudah punya something similar. Kalau ini punya Israel, aku gak kaget lagi,” ujar kawan yang bermukim di London itu.

Hari sama di tahun beda, 2012. Saya menera kutipan, Book of Nature: and when all the pretty blossom had fallen from our branches, we found that we were one tree, and not two. Dari depan CIMB Bank – 50 Raffles Place, Singapore Land Tower, di situ, menerawang awal kemarau nan manja. Metafora airmata di baris terujung tawa gemasmu. Tandus makin berbekas di carang-carang meliar, bianglala pudar di pangku kabut. Ilusi kita berlayar dalam badai.

Perang Asumsi Persepsi

Perang membikin carang-carang patah. Rakyat, seperti carang. Bagaimana? Patah arang. Berapa tahun silam kawan-kawan masih boleh melancong ke mana-mana, boleh menikmat jajan alamiah dari rak-rak pedagang kecil, belanja dari lapak di sudut-sudut persimpangan. Mudah beroleh penawar generic di tengah bombardemen iklan apa saja.

Hari itu di 2012, depan CIMB Bank – 50 Raffles Place, Singapore Land Tower, saya ngobrol virtual menjawab Nita Tjindarbumi dari Jakarta. Katanya, “Belum dua puluh empat kunikmati kesendirian ini, setelah usai kisah kita, kini aku menghadapi sebuah tawaran manis yang sulit untuk kutampik. Ah, cinta ternyata tumbuh di mana-mana meski kadang di tempat yang salah. Oh, tentu saja kita akan bisa menemukan pembenaran atas kekeliruan yang masih bisa kita carikan jalan keluarnya. Selamat datang cinta. Ini kisah cinta baruku, bagaimana kisah cintamu Aj Boesra, Sandra Palupi, Novline Lidia, Daniel Kaligis, Evert Maxmillan Pangajouw, Ria Tjindarbumi, Sari Wiryono, Anastasya Bee, Dima Here Wila, Gyanthie Widjajanto, dan semua teman pesbukku lainnya? Happy week end.” Seperti itu Nita mengajak kawan-kawan berdiskusi.

Sandra Palupi bilang, “Cintaku aman-aman, dan berusaha kunikmati. Seperti berada di gelayut roller coaster kata Bon Jovi, menikmati apapun.”

Menjawab Nita, Aj Boesra sebut, “Cintaku di ujung Papua.”

Kata bersambut kata. Aj Boesra menuding capital letter yang dilontar Karjo Aduhai: “cinta itu buta”, berhuruf besar pangkal ke ujung kalimat itu, menanggap cerita Nita. Padahal, Karjo sebutkan yang mana dia mengutip ujaran, dalam mana – ujaran itu adalah fakta dalam hidup manusia.

Duhai, senandung sajak-sajak disambung pertikaian kata. Aj Boesra kian meradang.

“Karjo ya? Mataku masih awas. Ga perlu nulis gede-gede kayak baru punya laptop. Anak muda mau pamer,” ketus Aj Boesra. Ditimpali Nita, “Karjo, ngapain pake kapital, gak sopan banget tuh!”

Huruf besar jadi tertuduh. Asumsi mengalir. Perang, mungkin saja membesar.

Saya bilang dalam renung sunyi ketika itu, “Cinta berkelahi. Cinta berasumsi. Cinta persepsi. Perang bersetubuh dengan kata dan tafsir. Sambal meneguk Dima Here Wila yang menjawab Nita Tjindarbumi:

“Ah, bagaimana mungkin kau bilang mencintai aku. Kau terlalu asyik dengan dirimu sendiri. Kau begitu sibuk dengan pekerjaan dan teman-temanmu.”

Kental, mengalun cerita cinta Dima Here Wila:


Jika benar, kau mencintai aku, seperti yang kau bilang
Mungkin aku tak akan selalu sendirian menjalani hari-hariku.
Aku merasa kau semakin jauh.

Aku tak mengenalmu lagi, kau asing bagiku.
Seolah-olah kau sengaja berlari menjauh meninggalkan aku.

Mungkinkah kau mencintai aku, sedang kau tak pernah menghabiskan waktu bersamaku?

Hari-hariku sepi tanpa gelak tawamu.
Hari-hariku lewat tanpa godamu.
Hari-hariku berlalu tanpa dirimu.
Tanpa cintamu.

Dan aku masih sendiri tanpa kepastian.
Tapi sungguh, aku menikmati kesendirianku.

Jadi, jangan datang dengan kata-kata cinta semu-mu.
Karena bagiku, cinta adalah kebersamaan kita.
Tertawa bersama.
Bercanda dan gurau bersama.
Melewati hari bersama.

Dan aku akan tetap menikmati hari-hariku,
walau sendiri tanpa cintamu.
Tanpa dirimu.


Saya malah panik membaca sajak-sajak. Dalam jiwa terantuk perseteruan tafsir. Asumsi menjalar, meliar. Lalu, malam seakan persepsi gulita di rimba belantara, gelap Wanua yang jauh di pelosok. Di kota-kota dunia, cahaya menembus tulang siang malam benderang. Hati kelam.

Masih meresap sajak Dima: “Cinta itu ajaib, ini kisahku, mbak Nita. Berharap anda menikmati akhir pekanmu bersama keluarga,” kata perempuan yang menetap di Kupang, Nusa Tenggara Timur itu.

Uang dan Mesin Perang

Hari berganti, tiga, empat, lima, putaran masa. Tahun berlalu. Asumsi dan fakta, jutaan orang mati karena perang. Boleh tahu berapa yang mati karena asumsi? Sebuah kutipan di halaman World without Wars and Violence, “Stockholm International Peace Research Institute — at 15 April 2013, announced that the year 2012 saw an estimated US$ 1.750.000.000.000 spent on weapons and the military machine.”

Hey Dima Here Wila, I’m sorry, saya tidak mengabari. Berapa kali saya datangi Kupang, Soe, Kefamenanu, Timur Tengah Selatan, Oelfaub, Wini. Melayari Sunda Kecil. Memotret laut, nelayan, dan takjub pada alir samuderamu. Jangan-jangan proyek-proyek juga menjadi perang di situ.

Waktu. Semua berubah, namun kenang — sistem yang kita jalani saat ini rusak. Seperti itu persepsi saya. Mungkin sistem tak dapat diperbaiki, sebab dalam praksis sistem, manusia tak menghargai kehidupan manusia. Sistem hanya menghargai materi dan orang-orang yang punya uang.

Terkenang nama, ‘Soe – Kefamenanu – Oelfaub’ itu nama proyek jalan di Nusa Tenggara Timur. Saya pernah melintasinya. Jalan dikerjakan pada tahun anggaran 2019 – 2020. Pemberitaan di daerah pernah meliputnya. Boleh baca berita yang ditulis Petrus Usboko di timexkupang.com, 21 Agustus 2020.

Orang-orang sibuk sosialisasi. Pandemi, sebagian ada di titik realokasi. Panik sebab pemberitaan. Mesin perang mungkin saja dalam bentuk yang lebih lembut semacam protokol yang menarik sejumlah rupiah dengan keuntungan berlipat-lipat, dan ada di raut kita yang hilang identitas.

Berapa waktu lalu, saya video mesin perang, dan berujar di status media sosial, bahwa, ke depan, uang dan sumberdaya akan terus berhambur untuk mencipta dan membeli mesin perang. Menanggap video itu, Annashka Mozhayev bilang, “Keuren emang dan Amerika sudah punya something similar. Kalo ini punya Israel aku gak kaget lagi,” kata kawan yang bermukim di London, England itu.

Geovani Nomura Iskar, kawan saya dari Wanua menanggap, “Prihatin dengan hasrat yang menggelora. Cakar-cakar, taring, serta raung bagai anjing-anjing liar berebut tulang.”

Ini soal yang bikin Altje Wantania bertanya, “Apakah perang memang harus selalu diselesaikan dengan perang?”

Semestinya, perang jangan dijawab perang. Walau adab purba masih dipelihara: perang dibayar perang dan kelihatannya seperti tak pernah akan lunas.

“Ketika perang dibayar perang, kematian dibalas kematian, punahlah kehidupan,” tegas Altje Wantania.

History dendam berujung sia-sia: perang hari ini melawan ego dan keserakahan diri.

Saya mengulang lamunan sambal menembang The Night Watch: halaman senja, malam mengendus tiap aromamu lebih kelam dari yang pernah dikenang dalam ingatan, angin mengusik rambutnya terurai. digesek biola, melody merasuki lorong-lorong, ia bernyanyi: anak-anak dibesarkan dalam prasangka, seperti perempuan-perempuan miskin yang tak punya pilihan; duhai jejak-jejak rindu, senyummu gelisah, kawan di masa silam, mata serupa luna malam ini, bertengger di pucuk gelap, dan kabut memutih basah oleh cahaya.

Tahun silam membaca tulisan Linda Christanty, bertarik 05 April 2020, Tiada ‘Kebetulan’ di Dunia. Saya mengutip tiga baitnya untuk anda:

“Perang di dunia obat-obatan ataupun farmasi sebenarnya sama kejamnya dengan perang yang menggunakan senjata pemusnah massal. Perang ini cukup sunyi dan tersembunyi, tetapi uniknya media tanpa sengaja terkadang membantu kita untuk mengetahui bocorannya.”

“Obat-obatan untuk penyakit-penyakit tertentu telah ditemukan misalnya, tetapi para penemunya dibunuh dan penemuan-penemuan itu kemudian tidak berbuah menjadi produk penting untuk menyelamatkan nyawa banyak manusia.”

“Ada pil yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu, harganya murah dan efek sampingnya tertanggungkan, tetapi  tiba-tiba ada orang yang mendukung pemberian vaksin yang efek sampingnya masih misterius.”

Aktivis perempuan itu menyebut, bahwa pandemi yang terjadi sekarang ini sayup-sayup menyuarakan ‘sudah saatnya uang tunai tak lagi digunakan’, karena pertukaran uang kertas dan koin menjadi sarana pemindahan virus. Orang-orang yang tidak punya cukup uang di bank akan mati lebih cepat, oleh virus dan perkembangan teknologi.

Laste

Persitiwa hari ini dapat ditarik pertaliannya dari kejadian-kejadian kecil, yang mungkin saja luput dari perhatian khalayak.

‘Proyek Panik Pandemi’ hanya judul, mestinya ditera dengan tanda tanya. Tafsir. Huruf-huruf kapital mengundang asumsi, pada sub judul ‘Perang Asumsi Persepsi’ saya coba mengulas sedikit tentang tafsi. Orang-orang menyusun, mengenali, dan menafsir informasi sensoris guna memberi gambaran pemahaman tentang prilaku dan tentang segala bentuk informasi yang mereka peroleh di lingkungan sekitarnya. Termasuk tentang tontonan dan media.

Menakala mengedit tulisan Linda, saya memilih kalimat ini: “Seorang bekas mata-mata menulis pesan di media sosialnya: ‘Kapan burung bernyanyi? Di musim semi.’ Pesan ini tidak bermakna apa-apa bagi orang-orang yang selalu memperlakukan berita atau tulisan di media sebagai surat dari orangtua mereka. Tetapi bagi mata-mata lain atau koleganya, pesan ini sebuah sandi.”

Apalah perang, garang menyerang. Bumi, alam semesta, satu-satunya lokasi di mana orang-orang menetap. Bumi, sistem di mana penghuninya bersarang dalam perang. Lalu pekik, damai.

Krisis global, ketakutan miliaran manusia hidup di bawah garis miskin. Mindset di-drive, sejumlah isu. Namun, enyahkanlah panik. Kita butuh jawaban dari sejumlah soal. Kita butuh informasi yang mendidik dan membuka cara pandang.

Ulangi: Bumi, sistem di mana penghuninya bersarang dalam perang. Lalu pekik damai. Berdamai dengan asumsi. Berdamai dengan persepsi. Berdamai dan bercintakasih dengan sesama.

Mari berdamai. (*)


Gambar: Perception is the organization, identification, and interpretation of sensory information in order to represent and understand the environment.
Sumber gambar: iedunote


Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 TeropongAlor.com