Connect with us
no

Daerah

Korupsi dan Suap Bunuh Demokrasi

Published

on


Oleh: Rone
Penulis adalah Aktivis Lingkar API


PERKARA korupsi tidak pernah tuntas. Malah, kata salah seorang teman saya, “Sampai di neraka para koruptor akan tetap mengorupsi apa saja yang dapat mereka jadikan uang dan proyek untuk kesenangan mereka sendiri.”

Sebenarnya adagium itu adalah sindiran pedas kepada aparat supaya mereka meningkatkan kinerja, dan berlaku jujur dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Catatan data sekunder yang saya peroleh, tahun 2018, Indonesia ada di peringkat delapan puluh sembilan dari 180 negara yang dinilai tingkat korupsinya. Peringkat satu, bersih tanpa korupsi ditempati Denmark. Peringkat paling bawah, seratus delapan puluh, ditempati Somalia, artinya negara itu paling tinggi tingkat korupsinya. Laporan Indeks Persepsi Korupsi negara-negara di dunia itu dirilis Transparency International, organisasi nirlaba jaringan global yang memerangi korupsi, dan secara secara rutin Indeks Persepsi Korupsi negara-negara di dunia itu dilaporkan saban tahun.

Bagaimana kondisi pemberantasan korupsi di daerah? Anda dan saya tentu punya asumsi masing-masing. Tapi, saya menilai, yang mana, perkara korupsi belum sepenuh hati diurusi oleh penyelenggara pemerintahan di daerah.

Saya membaca media, menelisik beberapa kasus kejahatan korupsi. Di wilayah kita, Nusa Tenggara Timur, seperti diberikatan bahwa Kepolisian Resor Kupang Kota sedang menuntaskan penyelidikan terhadap tiga kasus dugaan korupsi yang ditangani penyidik Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 2018 hingga 2019.

Kabar itu ditulis awal tahun ini, yakni pada 28 Januari 2020, “Ada tiga kasus korupsi di Kota Kupang yang sedang dalam penanganan Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Kupang Kota,” kata Kapolres Kupang Kota AKBP Satrya Perdana PT Binti,” demikian ditulis Benediktus Jahang, pewarta  di ANTARANTT.

Masih kabar korupsi di daerah. Tahun silam, 2019. Ada sidang di Pengadilan Tipikor Kupang, Senin, 11 November 2019. Tajuk ini cukup menarik menurut saya. “Sidang Kasus Korupsi NTT Fair, Terdakwa Sebut Mantan Gubernur Minta Fee 2,5 %,” seperti itu ditulis Sigiranus Marutho Bere, Kontributor KOMPAS di Kupang. Seperti yang kita ketahui, NTT Fair adalah gedung yang berada di Lasiana, Kelapa Lima, Kota Kupang.

Media, menurut asumsi saya, hanya memelintir kata-kata agar terbaca dan terdengar ‘merdu’. Keindahan susunan kalimatnya dan niat luhur yang mendasari semangat para penggagasnya seakan-akan tenggelam oleh hiruk pikuk keserakahan para koruptor yang telah membeli martabat aparat penegak hukum. Sekarang, coba simak kondisi yang sementara terjadi di negara kita ini.

Lumpuhnya aparat penegak hukum karena praktik suap yang merajalela, telah menyebabkan peraturan perundang-undangan itu nyaris tak berfungsi. Mereka yang kini dijadikan tersangka atau sudah diduga terlibat kasus korupsi, malah oleh media massa dibahasakan sebagai ‘kena musibah’. Apakah mereka yang belum terjerat hukum adalah mereka yang beruntung dengan ladang korupsi itu?

Sikap kemaruk, aji mumpung, dan mabuk kekuasaan telah menghinggapi sebagian penyelenggara negara yang telah dipilih karena demokrasi telah mengotori proses demokrasi itu sendiri.

Bila kita menelisik lebih jauh, ada sejumlah perkara korupsi dan suap yang enggan, atau bahkan memang tidak mau dibuka di depan publik. Padahal, katanya sekarang negara kita sudah masuk pada era transparansi sistem dan pembangunan.

Sejumlah regulasi sudah diterbitkan sejak reformasi Indonesia. Ada Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya regulasi itu disempurnakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berikutnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian ada Keputusan Presiden RI No. 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

Negara kita bengkak dengan regulasi, namun praktik penegakan regulasi minim.

Di saat isu perpolitikan mengguncang, ada pertanyaan tentang keseriusan pemerintah dalam menangani berbagai kasus, begitu banyak orang mencari kesempatan bermain dalam lumpur perkara. Lihatlah begitu banyak politisi yang tiba-tiba kaya mendadak karena limpahan hibah dari para koleganya, namun upaya hukum sepertinya enggan menyentuh ranah perkara seperti itu.

Sementara kinerja dan kontribusi aparatur terhadap proses bernegara juga memancing kontroversi.

Coba perhatikan, ada banyak wakil rakyat yang tidak hadir dalam sidang. Ada aparatur yang sudah sekian lama tidak hadir dan menghilang entah ke mana, ada yang kasusnya ramai dibicarakan kemudian didiamkan oleh media di negeri kita ini.

Sementara, seperti apa yang selalu diberitakan, upaya penanggulangan korupsi di negara kita sudah diwarnai dengan kontroversi melecehkan akal sehat. Korupsi yang dibiarkan sudah menumbuhkan tebalnya pesimisme dan sikap skeptis masyarakat luas terhadap upaya penanganan berbagai kasus yang masih pilih-pilih sasaran pada mereka yang tak mampu melawan.

Sebab dengan kekuatan uang yang mereka miliki dan dukungan para pengacara rakus, para koruptor sanggup menyuap polisi, jaksa, hakim, hingga petugas penjara. Apalagi sanksi terhadap pelaku korupsi dan jaringannya terbilang ringan, dan tidak punya efek jera.

Dapat dikatakan yang mana penanggulangan korupsi melalui proses politik juga mandul. Konfigurasi politik yang kental dengan semangat koalisi dan dipenuhi oleh politisi yang mabuk kekuasaan, menyebabkan penanggulangan korupsi sering terhenti oleh perkawinan kepentingan di antara para politisi itu.

Hal-hal di atas, terkait korupsi dan suap, jika dibiarkan akan membunuh demokrasi itu sendiri.

Ada dua contoh kasus di atas yang saya kutip. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, jika kita masuk lebih dalam, ada bertumpuk-tumpuk kasus korupsi yang belum diselesaikan oleh aparat penegak hukum di daerah ini.

Jangan sampai kasus-kasus kejahatan itu didiamkan, menambah panjang persoalan yang sudah sekian lama mempurukkan kemanusiaan dan menggagahi hak-hak rakyat yang semestinya mereka dapatkan, apalagi menyangkut hak atas fasilitas publik dan hak terhadap pelayanan bagi semua warga negara di mana pun dia berada seperti yang diamanatkan oleh regulasi di negara kita.

Soal-soal seperti ini akan terus-menerus kami sampaikan kepada semua orang di negeri ini, di daerah, bahkan di tingkat nasional.

Soal-soal ini harus jadi pelajaran penting bagi kepentingan masa mendatang yang lebih baik, supaya generasi sekarang tidak mengulang lagi kesalahan sama sehingga bangsa ini dapat keluar dari lumpur keterpurukan yang sudah berkepanjangan. (*)


Sumber Foto:

End of an anti-corruption era in Indonesia

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Daerah

Menggambar Wajahmu dengan Debu

Published

on

By


10 Januari 2022


Oleh: Arman Yuli Prasetya
Editor: Dera Liar Alam


Aku mengingatnya kembali, saat hujan ingin membangunkan dirimu, angin membuatmu tertidur, hujan itu, hanya dalam mimpiku, saat ini. Aku melihatmu pada daun-daun kering yang jatuh, waktu telah luluh, dan seberkas cahaya pagi yang aku simpan dalam sudut mataku.

Mungkin kau bisa mengenangnya, bila ingatanmu bukan lagi utuh tentang diriku, pesanmu. Pohon akasia yang kau pilih dengan paku, meninggalkan rindu, kau kerat pohon itu, menjadikannya perlambang perasaanmu. Dua burung gelatik mengintip dari ujung dahan, dan terbang dalam lamunan.

Dengan mengenangmu, kau temukan diriku sesuatu yang tak ingin kuberi arti, serupa pecahan waktu yang menyelinap pada ruas-ruas tubuhku, dan jalan angin yang lain menggambar wajahmu dengan debu, dingin, seperti awan kelabu yang ingin membuat langit biru, dibasuhnya debu itu dalam ragu. Disimpannya cahaya yang tak perlu.

Seperti dua arah yang bertemu, melewati batas perjalanan, tentang nilai yang rentan, kegamangan waktu juga ketentuan yang akan patah, akan tiba yang tidak pernah aku tunggu, hilang apa yang kucari, serta tujuan yang aku biarkan tanpa tuju, setelah itu biarlah aku tak pernah memilih apa-apa biar perlambang itu, aku baca dengan gumaman, yang menjadi tanda tanya untukmu. (*)

Continue Reading

Berita

Larantuka Diguncang Gempa M7.4

Published

on

By


15 Desember 2021


“Orang-orang panik lari berhamburan, itu di Sikka,” kata Ani.


Oleh: Parangsula


TEROPONGALOR.COMMINGGUS punya cerita tersendiri tentang gempa di koordinat 7.59° lintang selatan dan 122,26° bujur timur, dengan pusat gempa bumi berada pada 112 kilometer arah barat laut Larantuka, Flores Timur, dengan kedalaman 12 kilometer. “Gempa NTT, bapa. Saya baca berita tidak ada tsunami. Tapi, orang-orang di kampung saya was-was, meski posisi kampung saya jauh. Masih ada satu malam pelayaran dengan kapal laut dari Larantuka ke Kalabahi,” tutur Minggus.

Tercatat menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahwa ada 346 rumah rusak dan 770 warga mengungsi akibat gempa. “Selain tempat tinggal penduduk, gempa merusak tiga gedung sekolah, dua tempat ibadah, satu rumah jabatan kepala desa, dan satu pelabuhan. Menurut Abdul Muhari, Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, daerah yang paling banyak melaporkan kerusakan bangunan adalah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 770 orang pengungsi dilaporkan BPBD Sikka, NTT. Rinciannya, 320 orang mengungsi di Kantor DPRD Sikka, 150 orang di Gedung SIC dan 330 lainnya berdiam di aula rumah jabatan Bupati Sikka.” Seperti itu diberitakan TEMPO, 15 Desember 2021.

Ani, perantau dari Maumere, bertutur kepanikan karena gempa. “Oom Tio, rumahnya di Larantuka, retak. Bagian belakang rumah dan dapurnya sudah turun ke bawah, untung saja dia dan keluarganya sudah pindah ke Kupang. Kemarin dia telepon, tanya jangan-jangan ada keluarga di Bonerate yang terkena dampak,” ujar Ani. “Biasanya, kalau pulang ke Maumere, kapal yang kami tumpangi mampir di Bonerate,” tambah Ani.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami di wilayah Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Kemarin, peringatan tsunami itu kemudian diakhiri, dan pengumumannya disampaikan BMKG lewat konferensi pers. Peringatan resmi dicabut pulul 13.24 WITA. Masyarakat kemudian beraktivitas seperti biasa. (*)

Continue Reading

Berita

S.O.B Law Investigation – Andi Jamal: Penjarakan Mafia Tanah

Published

on

By

14 Juni 2021


Oleh: Jefriar Dunda
Biro Sulawesi Selatan


TeropongAlor—  Somba Opu | PEMBERANTASAN praktik mafia tanah di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, terus didesak. Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan beberapa kali pertemuan dan membahas langkah strategis, di antaranya DPP LSM Gempa, Yayasan Bantuan Hukum Kompak Indonesia, Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia di Gowa dan Sulawesi Selatan, dan Serdadu Om Bethel Law Investigation – Andi Jamal.

Pemantauan tim redaksi hingga 14 Juni 2021, desakan lembaga swadaya itu dinyatakan dalam bentuk spanduk yang dipasang di sejumlah titik seputaran Tombolo dan Somba Opu. “Telah berduka rakyat Gowa atas matinya penegakan hukum tentang pemberantasan mafia tanah di kabupaten Gowa. Ingat ketegasan Kapolri untuk memberantas mafia tanah, jangan gadaikan keadilan untuk rakyat, para mafia tanah wajib dihukum dan dipenjara, begitu juga oknum yang membekinginya.” Demikian spanduk yang dipajang Serdadu Om Bethel Law Investigation – Andi Jamal.

Spanduk adalah bentuk protes dan interupsi masyarakat terhadap aparat yang tidak bekerja maksimal, dan diduga bersandiwara. “Sejauh ini permintaan penindakan kepada oknum penyidik dalam kasus mafia tanah, terindikasi membekingi terlapor pengguna surat palsu dengan cara membuat keterangan palsu dalam SP2HP yang dijadikan alasan penghentian penyelidikan. Perintah pimpinan hanya boleh efektif bila pemberantasan kejahatan hukum dimulai dari jajaran institusi yang mengawal hukum, bukan justeru mengincar pihak lain. Ini namanya bersandiwara,” kata Padeng Gervasius, SH, menyinggung tuntutan masyarakat untuk memberantas mafia tanah di Gowa.

Pasca-Rapat Dengar Pendapat yang sudah digelar DPRD Gowa, 04 Mei 2021, silam, tuntutan pemberantasan mafia tanah kian menguat di Gowa, utamanya menyorot mekanisme pembatalan sertifikat cacad hukum administratif dalam penerbitannya sebagaimana diatur dalam Pasal 110 jo. Pasal 108 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999. “Tuntutan kami jelas, cabut dan batalkan dokumen yang diterbitkan BPN Gowa yang cacad administratif. Ada regulasi tentang pembatalan. Permohonan dapat dilakukan jika diduga terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan sertifikat itu sebagaimana diatur Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999,” tutur Amiruddin SH Kr. Tinggi, dari DPP LSM Gempa. (*)


Hak jawab selalu diberikan kepada semua pihak bila pemberitaan bertolak belakang dengan fakta dan data.


Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 TeropongAlor.com