Connect with us
no

Opini

Propaganda Kabar Beracun

Published

on


03 Agustus 2021


Oleh: Daniel Kaligis


Manakala aparatur pengawal hukum masih mengakrabi kejahatan, maka, kejahatan akan abadi di bumi…


TIBA masa mengamuflase diri, entah siapa yang dapat dipercaya, uang telah membijaki kuasa. Rakyat haus lapar, dibuntingi propanda berhari-hari, sepanjang hidupnya. Siapa yang dapat mengatur arus kabar berita yang sudah jadi derita? Tanya, lalu jawab masing-masing.

Program Interpol 2014, Kaos biru kelam bertuliskan ‘Turn Back Crime’. Jaringan kepolisian sedunia ini berkampanye, ‘katanya’ bagi kesadaran umat manusia agar sama-sama melawan kejahatan terorganisir di sekeliling mereka. Di situsnya, saat itu, turnbackcrime.com, menyebut yang mana kegiatan mereka adalah memerangi barang-barang dan obat palsu, kejahatan siber serta paedofilia. Caranya dengan hanya membeli barang lewat outlet terpercaya dan berhati-hati dalam transaksi online.

Tak banyak yang mengritisi kampanye itu. Tapi saya dan Annashka Mozhayev, kawan yang bermukim di London mendiskusikannya sejak kampanye itu berlangsung 2014. Dan hingga 2016, saya masih membincangnya di sejumlah status di media sosial. Saya bilang, manakala aparatur ‘pengawal hukum’ masih akrab dengan kejahatan, maka, kejahatan tidak dapat dibendung.

Propaganda Hukum Mati

Urai kabar, opini silam, tertahan dan dibiar terlantar bertahun lalu, 10-November 2008, saya menulis ‘Menunggu Keadilan Tumbuh Jadi Pahlawan’, jadi artikel opini kabarindonesia.com. Boleh anda nikmati bait-baitnya di sini:

Syair purba menceritakan saat-saat menunggu yang kosong, “aku duduk di sana menunggu, menunggu sesuatu yang tak ada, menikmati sesuatu antara baik dan buruk, sekarang waktu bagi matahari terbenam sudah dekat untuk sebuah kesepakatan, sebelum ajal menjemput”.

Socrates, kisah hukuman mati terbesar kedua sesudah Yesus Kristus, bapa filsafat itu dipaksa minum racun karena didakwa meracuni pikiran orang muda untuk kritis dan melawan kekuasaan.

Laksana kolam maha luas maha dalam, persoalan hukum dan keadilan di dunia ini seakan tak terselami, antara kebutuhan hukum untuk mengatur dan menertibkan, kebutuhan masyarakat terhadap rasa keadilan yang sudah jadi tanda tanya besar sepanjang sejarah zaman, dan keabsahan hukum terhadap jaminan hak asasi manusia.

Apalagi tentang hukuman mati yang sampai saat ini menjadi kontroversi di banyak kalangan. Bagi sebagian orang mungkin saja mereka yang dieksekusi itu adalah penjahat. Namun, mungkin bagi sebagian yang lain, menganggap mereka yang dieksekusi itu adalah pahlawan. Inilah, hukuman mati masih kontroversi.

Ada empat bagian berita ditera vivanews, bikin kuduk berdiri pada keberingasan yang menanti hukuman mati terhadap kisah terorisme di tanah air dan di banyak tempat di bumi ini: Jihat Sampai Tamat; Memburu Jejak Perayu; Surga di Telapak Bom; Jihat Global, Aksi Lokal; seperti urutan kisah sedih dari mereka yang terkapar dalam sebuah kesaksian.

Mungkin sebuah kefanatikan, dari berbagai aksi yang kita bahasakan kini sebagai terorisme. Mungkinkah ini adalah bagian dari implementasi sebuah peran ketika Indonesia turut serta menadatangani dokumen perundingan STAR atau tindakan anti terorisme di Los Cabos, Meksiko beberapa tahun silam?

Mungkin bukan extra ordinary law, sebab ada yang menyebut ini sebagai lex specialis. Negara memberi jawab bias. Perhatikan perannya, keputusan Kejaksaan Agung menyatakan eksekusi terhadap terpidana mati Bom Bali I, Amrozi, Imam Samudra, dan Muklas, yang dilaksanakan pada Minggu 09 November 2008 pukul 23.15 WIB di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Saya tertarik pada sebuah tajuk di Sydney Morning Herald, 03 November 2008, menceritakan pendapat Pauline Whitton, ibu dari Charmaine, salah satu korban tewas Bom Bali I, yang menilai pembunuh anaknya dihukum terlalu ringan. Pauline Whitton, asal Caringbah, Sydney, kehilangan anak perempuannya, Charmaine, berusia 29 tahun, dalam ledakan bom di Sari Club, 12 Oktober 2002.

Charmaine dan sahabatnya Jodi Wallace, tiba di Bali petang itu dan pergi ke Sari Club pukul 10.00 malam. Keduanya tewas dalam ledakan bom di Sari Club. “Harusnya pelaku dibiarkan di penjara saja seumur hidup,” kata Whitton seperti yang diurai Sydney Morning Herald, pekan silam.

Sejarah menemu berbagai soal. Di negara kita yang menganut pancasila dan UUD 45, hukuman mati itu pernah dipermasalahkan. Dr Gayus Lumbuun, seorang ahli hukum, Asmara Nababan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos), kemudian almarhum Munir, yang pada saat itu adalah Koordinator Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Imparsial, secara terpisah pada Februati 2003 di Jakarta menggugat penerapan hukuman mati di negara ini.

Dr Gayus Lumbuun pada saat itu menyayangkan Keputusan Presiden Megawati yang menolak grasi terpidana mati. “Keppres itu sebenarnya bertentangan dengan pasal 28 A UUD 1945. Mestinya, Presiden tahu itu. Ganti saja hukuman mati dengan pidana seumur hidup tanpa remisi.”

Sementara Asmara Nababan menganggap yang mana para terpidana mati atau keluarganya, bisa mengajukan permohonan uji materiil atau judicial review ke Mahkamah Agung untuk menguji keabsahan hukuman mati. Ia menera sebuah ingatan bahwa Kovenan Hak Sipil dan Politik termasuk protokol kedua tahun 1990 sudah menghapus hukuman mati. “Jadi kalau Komnas HAM sekarang masih mau mengajukan usulan ratifikasi, mereka harus tegas menyatakan tidak setuju dengan hukuman mati,” kata Nababan seperti diberitakan di Kompas, 17 Februari 2003.

Di sana juga Munir menyebut yang mana kovenan hak sipil politik, sebelum muncul protokol kedua 1990, hukuman mati memang masih diperbolehkan untuk negara yang belum mencabut ketentuan hukumnya.

Tetapi, hukuman mati menurut kovenan itu hanya berlaku untuk kejahatan serius, yakni kejahatan perang. Sedangkan narkotik atau psikotropika, kejahatan HAM, dan terorisme, tidak masuk kategori dimaksud.

Dalam perspektif yang lain, Jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh, pada Maret 2007 ketika memberikan keterangan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi, menyampaikan yang mana UUD 1945 membolehkan penjatuhan hukuman mati.

Menurut dia, konstitusi yang berlaku di negara kita menyatakan jaminan hak untuk hidup bukan hak mutlak. Ia menyebut yang mana pemaknaan Pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia harus dilengkapi dengan Pasal 28D UUD 1945 yang menyebutkan dalam pelaksanaan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Selain itu, pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, nilai adat-istiadat dan keamanan, serta ketertiban umum.

Padahal lewat Resolusi PBB No. 62/ 149, yang mendapatkan dukungan mayoritas negara-negara di dunia, Majelis Umum PBB pada tahun silam sudah mengesahkan sebuah resolusi yang menyerukan penangguhan pelaksanaan hukuman mati. Di berbagai negara, hukuman mati itu sudah dihapuskan.

Di kawasan Asia saja sudah ada 27 negara yang menghapus hukuman mati, mengapa di beberapa negara seperti di Mongolia, Cina, Jepang, Thailand, Bangladesh, India, Malaysia, Korea Utara, Pakistan, Singapura, Afghanistan, Brunei, termasuk Indonesia belum mau mengenyahkan hukuman mati itu?

Kita belum bicara soal keadilan dari perspektif korban. Mungkin di kesempatan lain bila kita bersua lagi dalam tajuk membahas soal keadilan dari perspektif korban. Penting diingat bahwa problem krusial yang selalu menjadi perdebatan para ahli hukum adalah pada soal apakah sesungguhnya tujuan dari sebuah hukuman. Termasuk di dalamnya yaitu model hukuman mati, entah disuruh minum racun, entah dipancung, digantung, dirajam batu, distrum di kursi listrik, ataupun yang ditembak. Karena dari banyak penelitian membuktikan yang mana model hukuman mati tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Apalagi soal keadilan yang terkadang masih perlu diuji kebenarannya oleh dan dari sebuah skenario hukum negara. Mungkinkah di sini kita tak perlu bertanya lagi tentang daftar nama yang sudah melewati proses eksekusi mati?

Ketika hukum yang Maha Agung menyebut ‘jangan kamu membunuh’, lupakah kita sebuah peristiwa kelahiran pernah mendahuluinya juga beresiko kematian. Jangan membunuh adalah perintah kekal kemanusiaan yang tegas, serta mengandung konsekuensi logis dari menghilangkan nyawa adalah dosa yang tak dapat dibantah siapapun di dunia ini.

Atau, bila jawaban kita memang masih entah, sekarang kita masih menunggu. Tunggu kebenaran dan keadilan tumbuh entah dari titik yang mana.

Beberapa tahun lalu, Departemen Filsafat Universitas Indonesia bekerjasama dengan Uni Eropa telah menghadirkan peneliti-peneliti Eropa untuk mengkaji seberapa efektif hukuman mati.

Dalam makalah yang disampaikan dalam seminar internasional, Discussion on Death Penalty-Contemporary Challenges, Delegation of European Commission and Departemen of Philosofy Faculty of Humanities University of Indonesia, di Hotel Mandarin Jakarta, 14 Desember 2004, menyimpulkan bahwa hukuman mati tidak membuat masyarakat bebas dari kriminalitas tapi semakin memburuk.

Penghapusan hukuman mati di Eropa Barat justeru menunjukkan angka kriminalitas menurun dan lebih efektif dalam menangani problem sosial.

Demikian panjang lebar artikel ‘Menunggu Keadilan Tumbuh Jadi Pahlawan’.

Kabar Mati Kutu

Mengulang keberingasan kabar yang mendera rakyat hari ini. Orang-orang bebas menafsir, hukum dan praksis hukum tunduk pada massa, tunduk pada maunya kekuasaan. Di bilik sama di negara ini, pelayanan publik memang biadap pada para miskin. Seperti itu juga cerita propaganda. Informasi menjadi kejam pada orang-orang yang masih mau diseragamkan mindsetnya oleh sejumlah jualan ayat-ayat buku kuno yang terpaksa dan dipaksa sejarah untuk jadi ‘keyakinan umum’.

Kabar telah jadi teror. Popaganda beracun sejumlah kepentingan menumpang dan mengental di dalamnya.

Tentang propaganda ‘Turn Back Crime’ —  oleh system dianggap sebagai ‘kebenaran’ international campaign. Propaganda itu, tanpa dikawal, telah menjelma strategis mengaburkan ‘value ekonomis jualan kaos’ mengikut trend anak muda melawan arus, namun telah menjalari pemikiran para pengekor kampanye mengaktualisasi diri di media sosial: video penangkapan, hukuman pada pelanggar protokol tanpa mengindahkan protokol, pengumuman ‘pakai masker di mana sang pemberi komando maskernya ada di dagu atau di jidat.

Teriak membahana di kerumunan, di desa dan kampung, di kota, di sejumlah lokasi. Keyakinan yang mestinya adalah urusan privat, masih saja mendengkur dari pengeras suara dengan sejumlah alasan. Seliweran indormasi dan kabar memang telah menjadi racun dan mendebar takut bagi sejumlah orang.

Demikian, para pengawal hukum, aparat yang mengaku pelayan rakyat, namun tetap menista rakyat dengan perannya, cobalah berkaca, dan seyogyanya merubah peran dan perilaku. Atau, bila masih mau terus menerus ingkar dan abai, siap-siap berhadapan dengan kenyataan hari ini: wajah dan badan anda akan dijual propaganda video-video yang tampil dan dapat disaksikan semua makhluk semesta.

Dunia hari ini terhubung satu sama lain dengan sejumlah saluran.globalisasi yang memang ada sejak alam bereksistensi merekam setiap peran, dan jejaknya sangat mungkin ditelusuri pengetahuan dan ilmu.

Tentang informasi dan propaganda, kita sendiri yang menentukan: pilih sendiri, yang berguna, ambil dan pakai, yang membohongi dan mempercudangi, tendang saja dari minset.

Uji tiap informasi. Uji tiap propaganda. Pengalaman menjadi jalan bagi kita semua untuk bersua setiap kesempatan ke depan. Seperti itu. (*)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Polemik Sains vs Filsafat: Siapa yang Tidak Jujur?

Published

on

By


18 November 2021


Oleh: Hamid Basyaib


DARI Glasgow yang jauh, S.T Waworuntu berani memastikan bahwa “Hamid Basyaib Tidak Jujur Tentang Kematian Filsafat” — begitulah judul tulisannya yang dimuat di wall Fitzerald Kennedy Sitorus.

Tuduhan ini pasti didasarkan pada ketakcermatan dia membaca tanggapan saya atas tulisan Sitorus (berjudul “Sains, Filsafat dan Pemikiran Filosofis”). Jadi, Waworuntu salah, meski kesalahannya tak sejauh lokasi tempat tinggalnya — setidaknya ada beberapa tetes elemen kebenaran dalam kritiknya terhadap tulisan saya.

Pertama, saya tidak menyatakan bahwa saya membaca karya-karya Heidegger dll yang judulnya saya kutip. Ini secara logis dan intuitif mestinya dimengerti oleh Waworuntu. Saya sedang berkampanye untuk mengembangkan scientific temper (misalnya bersama kawan-kawan di kelompok ForSains); saya tidak sedang mengampanyekan philosophic temper.

Jadi, buat apa saya membaca buku-buku yang justeru saya ragukan kebenaran dan manfaatnya? Saya justeru menyatakan bahwa filsafat telah mati setelah kedatangan sains. Maksudnya: daya eksplanasi filsafat untuk menjelaskan alam semesta dan kehidupan di dalamnya tidak lagi andal; observasi, kontemplasi dan klaim-klaim filsafat tak lagi bisa dipercaya.

Dulu, dulu sekali, spekulasi-spekulasi mereka masih layak disimak; mungkin bisa dijadikan rujukan, bukan karena mereka benar, tapi semata-mata karena tidak ada ide pembanding; sebab sains modern belum muncul. Jadi, kaum filosof di jaman dulu itu, yang jumlahnya sedikit saja karena masing-masing bersikap eksklusif, bagaikan pendekar bermata satu di tengah kaum tunanetra.

Alasannya terlalu jelas: filsafat semata-mata mengandalkan spekulasi; semua ide para filosof adalah pikiran spekulatif mereka. Itu tinjauan epistemologisnya. Dan dalam kenyataannya memang tiap hari klaim-klaim filsafat yang cuma ngarang itu dipatahkan oleh temuan-temuan sains yang didapat melalui metode empiris yang sangat ketat dan terus disempurnakan.

Bahkan, kalaupun ada satu — satu saja — klaim filosof yang benar secara faktual (tapi saya sulit sekali menemukan contohnya), itu pun tidak menggugurkan fakta bahwa disiplin filsafat sudah mati. Sebab klaim filosof semacam itu benar hanya secara kebetulan; kita tahu ia benar hanya setelah tebakan itu dikonfirmasi oleh riset empiris sains.  Sang filosof sendiri tidak akan mampu menjelaskan kepada orang lain metodologi atau tahap-tahap proses pemikirannya hingga ia tiba pada suatu kesimpulan.

Artinya konfirmasi sains justeru lebih terinci dan kaya, yang tidak mungkin ditandingi oleh sekadar spekulasi filsafat, bahkan kalaupun seorang filosoflah yang pertama kali mengajukan gagasan yang kemudian diriset oleh sains itu.

Jika Waworuntu masih juga kesulitan memahami fakta yang sangat jelas ini, silakan ajukan satu saja contoh klaim filsafat yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah/empiris, misalnya tentang ruang angkasa, tentang “jiwa” manusia, tentang gizi, atau apa saja.


Itu tidak berarti semua ide filosofis tidak berguna. Sebagai pre-science (Karl Popper) beberapa ide filosofis sejauh ini masih bermanfaat, bahkan penting untuk membangun kehidupan bersama umat manusia; untuk menjalin hubungan internasional yang sehat, untuk perumusan ketentuan undang-undang, dll.

Contohnya: pengakuan tentang martabat manusia, yang bisa dijabarkan menjadi prinsip-prinsip HAM, yang terus diperluas cakupannya. Filsafat bertolak dari ide bahwa manusia adalah mahluk termulia di muka bumi dan konsekuensinya ia wajib dihormati; ia memiliki hak-hak dasar pemberian Tuhan, dst. Kepercayaan tentang adanya martabat manusia ini tidak ilmiah; ia sepenuhnya konstruksi filosofis.

Posisinya di bumi hanya anggota biasa dari animal kingdom; struktur genetiknya hanya berbeda sedikit sekali dari hewan senior terdekatnya (simpanse), juga dengan yang lebih tua (gorila). Biologi sudah menerangkan hal ini sejelas-jelasnya. Dan semua dokter pun bisa mengecek: di dalam diri manusia hanya ada jantung, ginjal, usus dll. Tidak ada martabat.

Konstruksi-konstruksi filsafat semacam itu tidak akan mampu bertahan dari pertanyaan saintifik. Pelajar biologi dan kedokteran, misalnya, bisa bertanya: mana yang disebut martabat manusia itu; bagaimana wujudnya; seperti apa bentuknya; besarkah atau kecil, dsb. Fiksi tentang martabat manusia itu bisa bertahan semata-mata karena keputusan politik dan perlindungan hukum; bukan karena bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan karena eksistensinya bisa dibuktikan secara empiris.

Tapi apakah semua itu harus dibuang, dan umat manusia kembali ke situasi biologis sediakala, seperti sebelum ia mengenal kebudayaan (situasi yang memungkinkan terbentuknya konstruksi filsafat)?

Pertanyaan ini perlu juga dijadikan agenda riset sains, yaitu untuk menemukan landasan humanisme baru yang solid secara ilmiah; bukan untuk agenda penyelidikan filsafat, sebab ia tak akan mampu melakukannya, dan yang akan disumbangkan oleh filsafat hanyalah spekulasi-spekulasi baru (kecuali ia bertolak dari temuan-temuan sains).

Kedua, saya harus menyebut judul buku-buku itu agar lawan debat saya mengerti bahwa yang menyatakan “filsafat wafat” itu bukan hanya saya; para filosof yang dianggap besar pun sudah lama menyatakannya, seperti tecermin persis dari judul buku-buku mereka.

Lawan-lawan saya adalah orang-orang yang terbiasa mengandalkan appeal to authority. Mereka tak gampang percaya bahwa orang seperti saya, yang tidak terdidik dalam studi filsafat, bisa berpikir sendiri (mungkin mereka menganalogikan dengan diri sendiri), tanpa mentah-mentah merujuk otoritas.

Sedangkan mereka yang sudah puluhan tahun suntuk menekuni pikiran para filosof besar saja tidak sanggup berpikir sendiri, apalagi orang yang tak terdidik dalam filsafat — begitu tampaknya cara pikir mereka. Setidaknya inilah tema penting dari pembelaan Sitorus untuk posisi yang diambilnya; ia terus menerus menekankan betapa awamnya lawannya dalam kajian filsafat dan betapa pahamnya dirinya sendiri.

Mereka, seperti dengan mudah kita lihat, tak mengajukan pikiran apapun yang otentik milik mereka sendiri. Mereka hanya membanjiri tulisan dengan curahan kutipan para filosof dari abad-abad lampau, yang pada umumnya serampangan juga; mengutip sekenanya sambil melepaskan kalimat-kalimat yang mungkin indah dan cerdas dari konteks yang dimaksud oleh si otoritas.

Di Indonesia, contoh terbaik tentang gejala gandrung mengutip ini terlihat jelas pada Goenawan Mohamad, yang tiap minggu melakukannya tanpa putus selama 45 tahun (alias 9 periode kepresidenan; mengalahkan masa dinas Presiden Suharto), dalam esai tetap di majalahnya sendiri, Tempo, dan dengan demikian terjamin pemuatannya.

Dengan pertimbangan itu saya merasa perlu menyebut judul- judul yang lazimnya merupakan perpadatan atau tema pokok sebuah buku.

Jika ternyata isi buku-buku Heidegger atau Isabelle Thomas-Fogiel itu meleset dari judulnya seperti dikatakan Waworuntu, tentu yang selayaknya ia salahkan adalah para penulis buku-buku itu. Mengapa mereka menyesatkan pembaca dengan menampilkan isi buku yang berbeda atau berlawanan dengan judulnya? Mereka tidak sejujur Arthur Miller, penulis drama mashur “The Death of the Salesman.” Dalam drama Miller, si salesman memang mati sungguhan, sesuai judulnya; Miller tidak ingkar janji.

Para pelaku itulah yang sepatutnya digugat oleh Waworuntu, sedangkan saya hanya korban dari penyesatan mereka.

Apakah ini problem lain kaum filosof, yang tak mampu menyelaraskan apa yang mereka maksud dan apa yang mereka tulis? Lain yang gatal, lain pula yang digaruk, kata pepatah.

Jika benar, ini memperparah kelemahan klasik mereka yaitu ketidakmampuan menjelaskan pikiran dengan gamblang, tanpa keruwetan yang mubazir. Studi-studi dalam cognitive science sudah lama mengidentifikasi hal ini: jika orang tak mampu menuangkan pikirannya dengan jelas dalam tulisan, itu pertanda pikirannya sendiri tidak beres.

Salah satu ciri penting kecerdasan adalah: menyederhanakan isu rumit, bukan memperumit urusan sederhana. Jika kau tidak mampu menjelaskan gagasanmu kepada anak kelas 3 SD, begitu kira-kira kata Albert Einstein dan Richard Feynman, berarti kau belum paham tentang gagasanmu itu.


Waworuntu mengutip penggalan pengantar Thomas-Fogiel dalam karyanya, “The Death of Philosophy”, yang dia pastikan saya tidak membacanya. Tapi dari pengutipan Waworuntu sendiri justeru terlihat bahwa memang ada masalah serius dalam eksistensi filsafat sebagai disiplin.

Saya ulangi pengutipan Waworuntu: “I will simply return to the source of the thesis of the death of philosophy. If, following the example of Mark Twain, who, upon reading his own obituary in a poorly informed newspaper, protested of “the reports of my death are greatly exaggerated,” we must likewise declare the reports of philosophy’s death to be in error..”.

Tanpa bermaksud “adu kutipan” — biarlah urusan kutip-kutipan ini kita serahkan pada ahlinya — dari situ terlihat bahwa memang banyak orang, termasuk kalangan filosof sendiri, yang menyatakan filsafat sudah mati, yang disebut Thomas-Fogiel “the thesis of the death of philosophy” dengan berbagai argumen masing-masing; dan Thomas-Fogiel merasa harus menulis buku semacam itu untuk menyanggah argumen kalangan “pro-death”. Jadi, memang bukan dia sendiri yang menyatakan filsafat sudah wafat.

Apakah ikhtiarnya, sebagai guru filsafat di Prancis — artinya filsafat dan pengajarannya adalah core business-nya — berhasil untuk menyelamatkan filsafat? Sangat diragukan. Tampaknya yang terjadi adalah: Isabelle Thomas-Fogiel menggonggong, kafilah The Death of Philosophy berlalu.

Jika filsafat beres belaka, buat apa Thomas-Fogiel sampai membuat buku khusus pembelaan yang penyajiannya susah dipahami itu? Hal yang sama tidak terjadi pada sains. Tidak ada ilmuwan yang merasa perlu menulis buku ‘The Death of Science’ karena sains bukan hanya tetap sehat tapi juga semakin afiat.

Memang, John Horgan dulu menulis ‘The End of Science’ (saya punya beneran, lho, bukunya), tapi yang dia maksud dengan tamatnya sains adalah dalam pengertian ahli biologi Stanislav Grof (tentang ini sudah saya paparkan panjang-lebar dalam polemik sains dan filsafat tahun lalu).

Dan Horgan bukan ilmuwan; ia wartawan sains. Tampaknya dia dan sejumlah orang lain juga memanfaatkan mode “endism” yang sedang trendy kala itu, berkat munculnya karya mashur Francis Fukuyama “The End of History” (awal 1990an) dan sejak itu “tamatisme” jadi frasa yang seksi dan diharap bisa memanen sukses komersial bagi buku apapun yang judulnya “The End/Death of…..”.

Jika Waworuntu menyusuri sedikit lebih jauh pengantar Thomas-Fogiel, ia akan berjumpa dengan panorama yang lebih kaya daripada sekadar sanggahan penulis yang menganalogikan kematian filsafat dengan obituari Mark Twain yang menurut Twain “dibesar-besarkan” itu.

Beberapa filosof kontemporer yang dikutip Thomas-Fogiel berpendapat sebaiknya filosof meleburkan diri ke dalam disiplin lain. Gejala spesialisasi filsafat dianggap sering sekali mengarah ke peleburan tersebut, sehingga disiplin induk filsafat sendiri ditinggalkan. Gejala peleburan ini begitu mencolok, sampai dianggap Thomas-Fogiel seakan memenuhi harapan seorang filosof agar epistemologi menjadi “a branch of engineering”.

Inti semangat Thomas-Fogiel adalah: bagaimana memulihkan atau menghidupkan lagi filsafat lama (yang implisit dia akui memang dalam keadaan sekarat), agar filsafat kembali bugar. Sebagai ikhtiar dari seorang guru filsafat yang bisnis pokoknya adalah pengajaran filsafat di sekolah-sekolah, tentu saja upaya Thomas-Fogiel melalui bukunya wajar belaka, tanpa kita harus setuju.

Ringkasnya: pembelaan-pembelaan ala Thomas-Fogiel itu justeru merupakan indikasi bahwa apa yang dia kuatirkan memang sedang terjadi, dan karena itu ia mencoba mempertahankannya.


Fakta bahwa filsafat sudah mati juga ditunjukkan oleh semakin langkanya kemunculan filosof-filosof baru. Setiap abad jumlah mereka berkurang. Makanya para penggandrungnya hanya bisa memamah ide-ide kuno dari para filosof baheula — bahkan sampai ke masa paling awal di Yunani.

Yang masih banyak muncul adalah para sejarawan filsafat, atau komentator dan apresiator filsafat lama. Jadi yang berkembang adalah sejarah filsafat, bukan filsafat (seorang sumber Thomas-Fogiel bahkan berpendapat seiring matinya filsafat, sejarah filsafat pun tamat). Sekali lagi: hal ini memang niscaya; tidak mungkin ada filosof kontemporer yang berani main klaim (misalnya tentang alam semesta, sifat manusia dll), di tengah arus deras temuan sains yang tanpa ampun, yang sangat meyakinkan karena penjelasan empirisnya sangat terinci.

Kelangkaan filosof baru itu dengan mudah bisa kita lihat dari kajian-kajian di sekolah filsafat. Tipikal judul buku atau skripsi/disertasi mereka adalah: ‘Filsafat Keindahan Menurut si Anu’, ‘Kuasa Totaliter dalam Pandangan Tuan Fulan’; atau ‘Estetika Peteng Pak Surono’, dsb. Tidak ada karya yang menyajikan filsafat orisinal mereka sendiri.

Para pelajar filsafat lazimnya hapal riwayat pemikiran dan aliran-aliran para filosof kuno itu. Si Anu termasuk penganut filsafat metafisik, si Badu tergolong filsafat analitik, Pak Fulan jagoan filsafat ketuhanan dll dst, lalu diuraikanlah pokok-pokok pikiran mereka sesuai aliran masing-masing. Mana filsafat si penulis buku sendiri? Ning alias hening.

Padahal mereka, sebagai kaum terpelajar, selayaknya mencontoh orang-orang seperti Heidegger dll itu, yang sejak usia muda berani berpikir sendiri, dan berani menyajikan pikirannya sendiri — terlepas apakah sajiannya gampang dipahami atau tidak; terlepas apakah kita setuju atau tidak. Sapere aude! teriak Kant. Tapi tidak banyak yang berani mengamalkan nasihat suportif ini. Kita respek pada keberanian intelektual generasi Immanuel Kant dll itu.


Dalam penjelasan tentang pemuatan tulisan Waworuntu di wall FB-nya, Sitorus mengemukakan nasihat-nasihat berpretensi bijak agar ‘orang’ (tentu maksudnya adalah saya, HB) lebih jujur, lebih hati-hati dalam mengutip, dan agar saya menyadari bahwa pengetahuan saya tidak memadai.

Sitorus sendiri tidak hati-hati dalam membaca tulisan orang lain. Ia telan tulisan Waworuntu itu mentah-mentah dan mengasumsikan isinya kebenaran  belaka — seolah-olah “isinya daging semua”, kata netizen — lalu rombongan sorak segera membagikannya di laman masing-masing. Sitorus kontan menelan tulisan itu, tampaknya semata-mata dengan pertimbangan isinya mendukung posisinya sendiri dan mencela posisi saya.

Penulis yang jujur semestinya tidak berperilaku begitu. Siapapun penulis suatu tulisan dan apapun isinya, kejujuran intelektual mengajarkan supaya kita tetap kritis menghadapinya — ini kearifan akademis sangat standar. Jangan seperti sindiran sebuah pepatah Minang: tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan. Hanya karena suatu tulisan mendukung posisinya, seraya mencela posisi saya, Sitorus serta-merta meyakini kebenaran faktual dan ketepatan argumen di dalamnya.

Tapi saya harap polemik semacam ini terus berlanjut. Masih ada agenda lain, misalnya pembahasan tentang dampak sosial-budaya sains; inilah yang saya harapkan dibicarakan dalam polemik berikutnya.

Saya harap Goenawan Mohamad mau turun lagi ke gelanggang secara terbuka. Itu pasti lebih berfaedah daripada sekadar nyeletuk-nyeletuk atau bahkan, lebih buruk, menyebarkan cercaan-cercaan personal dari para nobodies terhadap saya.

Debat semacam ini mestinya berlangsung biasa saja, dan sebisa-bisanya fokus pada substansi masalah. Tidak perlu diperlakukan sebagai pertarungan menang-kalah. Kepengecutan sikap dan kebiasaan politicking lama, meski telah berurat berakar puluhan tahun, mestinya bisa diatasi, setidaknya karena alasan pertambahan usia.

Serangan-serangan personal, selain tak bermutu dan hanya memamerkan childishness, juga potensial untuk membuat pelakunya malu besar, jika orang membalasnya dengan serangan personal pula. Apalagi jika yang diserang itu lebih dari mampu untuk melakukan pembalasan setimpal berkat penguasaan infonya.

Marilah kita kembali ke tema pokok diskusi, sambil tetap menjaga kehormatan diri dan orang lain, yang bagi saya adalah untuk mempromosikan perangai ilmiah di kalangan warganegara, bukan supaya mereka jadi ilmuwan.

Perangai ini mudah-mudahan meluas menjadi budaya ilmiah. Kebutuhan akan hal ini makin besar di tengah dominasi budaya religius sekarang ini, yang tidak akan membawa kita ke mana-mana. — dan pasti tidak akan menuntun kita ke kemajuan peradaban dan kemakmuran. (*)

Continue Reading

Internasional

Cara Hidup Baduy vs C-19

Published

on

By


02 Juli 2021



Oleh: Dave Tielung
Editor: Daniel Kaligis


Cara hidup masyarakat Baduy adalah antitesa terhadap doktrin fundamental dari liberalisme: sakralitas terletak pada individu. Bagi orang Baduy, sakralitas ada pada landskap dan komunitas, bukan pada individu.


MASYARAKAT adat Baduy hingga saat ini belum ada yang terpapar Covid 19. Walaupun berada di wilayah kabupaten yang termasuk zona merah, menurut laporan dinas kesehatan setempat hingga saat ini sejak kasus Covid merebak di Indonesia, belum ada satupun masyarakat Baduy yang terpapar. Hal ini dibuktikan dengan hasil laporan rapid test bahkan PCR yang dilakukan secara masal di tempat itu.

Banyak yang bertanya, apa rahasianya? Mungkin rahasianya adalah dari cara hidup kolaboratif dengan alam sekitar.

Mereka bisa dan terbiasa hidup terisolasi dari dunia luar yang modern. Jauh dari dunia modern, mereka mampu untuk hidup secara berkelanjutan (sustainable living).

Kehidupan mereka adalah bentuk resistensi terhadap cara hidup masyarakat kapitalis modern yang sangat bergantung pada rantai pasokan komoditas yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Hilang salah satu rantai, maka, kehidupan bermasyarakat bisa berantakan. Satu mall tutup saja sudah banyak yang resah.

Sementara itu masyarakat Baduy dalam membuktikan bahwa mereka bisa hidup bahagia di luar sihir kapitalisme dan modernisme.

Mungkin sulit anak generasi saat ini untuk bisa membayangkan ada masyarakat yang boleh hidup bertahun-tahun tanpa smartphone.

Kita mungkin mengaggap mereka hidup terkebelakang dan masih mempercayai banyak tahyul konyol dan sesat. Tidak jarang misi untuk mengabarkan injil beberapa kali dilakukan di tempat itu. Ada besar harapan bagi mereka untuk bisa menerima Yesus sebagai juru selamat dan meinggalkan cara hidup dan keyakinan yang lama. Dengan demikian kehidupan mereka akan lebih diberkati setelah itu.

Pada kenyataanya, di saat pandemi, sementara kita harus melupakan gedung-gedung gereja yang mewah untuk berkumpul beribadah, mereka bisa dengan bebas leluasa menjalankan keyakinannya.

Dari sini kita bisa lihat siapa yang kehidupannya diberkati di masa pandemi ini. Jangan-jangan doa yang mereka panjatkan lebih didengar, ketimbang doa-doa kita.

Memang ada perbedaan besar soal konsep berkat di sini. Berkat dalam pandangan gereja saat ini cenderung mengarah pada kuantifikasi pertambahan kapital. Karena itu syarat untuk mendapatkan berkat yang lebih adalah dengan ‘memberi pajak berkat’ kepada gereja sesuai dengan perintah Firman Tuhan — kalau para boss, boleh nunggak dulu, atau boleh dicicil ‘katanya’.

Di sisi lain, orang Baduy menganggap keberkahan adalah kualitas hidup. Agar tetap seperti itu alam lingkungan sebagai penunjang hidup harus tetap lestari.

Tidak hanya sebagai resistensi terhadap gaya hidup kapitalis moderen, cara hidup masyarakat Baduy adalah antitesa terhadap doktrin fundamental dari liberalisme: sakralitas terletak pada individu. Bagi orang Baduy, sakralitas ada pada landskap dan komunitas, bukan pada individu.

Tidak heran mereka sangat respek dan hormat terhadap gunung, sungai dan pohon-pohon. Tempat-tempat itu tidak bisa diperlakukan secara sembarang. Kehidupan mereka sepenuhnya ditunjang oleh kelestarian alam di sekitar mereka.

Tiba pada bagian refleksi. Saya selama ini beranggapan bahwa untuk mengatasi ancaman eksistensi (existential threat), manusia mau tidak mau harus memelihara dan menjaga alam ini. Tentu ini adalah hal yang normatif.

Namun belakangan saya menyadari ada hal yang keliru dari dasar berpikir seperti ini, karena manusia tidak bisa memelihara alam. Yang benar adalah alam-lah yang memelihara manusia.

Landasan berpikir bahwa manusia harus memelihara alam berangkat dari konsep pemeliharaan (stewardship). Sebagaimana dikatakan Locke, manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan sang pencipta untuk menjaga dan merawat alam ini, dengan demikian dari situ manusia dapat mengusahakan hasil darinya.

Tentu ini adalah hal yang mulia, namun secara dasar berpikir ada hal yang problematis.

Dengan cara berpikir seperti ini, mengakibatkan alam dan manusia berdiri pada hirarki yang tidak setara manusia berada di atas dan alam berada di bawahnya. Akibatnya selama manusia menghasilkan sesuatu yang baik dari alam ini untuk kebutuhan manusia, maka itu adalah bentuk dari pemeliharaan (stewardship).

Sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan, maka sebagian dari hasil itu dipersembahkan untuk Tuhan. Pada tahap ini relasi antara manusia dan alam menjadi urusan antara manusia dan Tuhan saja. Alam tidak lagi menjadi bagian dari negosiasi itu. 

Landasan berpikir seperti inilah yang menjadi titik tolak pendekatan ekoteologi saat ini. Tidak heran antroposentrisme masih tetap menjadi perdebatan hangat dalam ekoteologi.

Dalam pandangan masyarakat adat, alam-lah yang memelihara mereka, bukan sebaliknya.

Hubungan manusia dan alam adalah hubungan yang simetris. Inilah alasannya kenapa mereka sangat berhat-hati dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap landskap yang dianggap sakral. Mereka tidak bisa sembarang untuk menebang pohon, membuka ladang baru tanpa melakukan ritual terlebih dahulu.

Melanggar aturan adat tersebut dapat berakibat fatal terhadap hidup mereka.

Hidup berkolaborasi dengan alam adalah hidup dalam relasi yang tidak hirarkis.

Bookchin mengingatkan selama kita masih mempertahankan konsep hirarki, kepunahan ekologis itu tidak terhindarkan.

Di masa krisis pandemi saat ini, kita perlu dengan kerendahan hati belajar dari masyarakat Baduy. Belajar bagaimana cara hidup mereka. Belajar untuk menyadari bahwa alam-lah yang menjaga dan menghidupkan kita. Dengan demikian, rasa hormat dan takjub terhadap alam akan berdampak pada hidup yang berkelanjutan.

Sebagaimana kata salah satu tetua adat Baduy: “Jika perjalanan manusia akhlaknya sudah tidak sesuai dengan amanah leluhur, atau tidak sesuai dengan penjaga alam, maka, keresahan akan timbul.”

Rahayu. (*)


Sumber Foto: artworld.indeksnews.com
Suku Baduy: The Way of Life Ethnic People in Banten, West Java


Continue Reading

Nasional

Mungkinkah Indonesia tanpa Feminis

Published

on

By

Medio 2019


Oleh: Misiyah Misi
Direktur Institut Kapal Perempuan


Feminis di Indonesia memiliki sejarah panjang berkontribusi dalam pembentukan bangsa Indonesia.
Feminisme intinya ialah paham yang mengakui adanya penindasan terhadap perempuan sekaligus upaya untuk membebaskannya.


HARI-HARI ini ber­edar di media sosial tagar #Indonesiatanpafeminis yang membawa pesan atau tepatnya melakukan stigma bahwa feminis adalah ancaman bagi perempuan Indonesia.

Tentu bukan tanpa kesengajaan jika tagar itu muncul menyusul reaksi penolakan dan pemutarbalikan konten Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Dari konten dan cara propagandanya, dapat diindikasikan bahwa perihal itu digaungkan sekelompok kalangan konservatif yang sama. Tanpa bermaksud menanggapi berlebihan, masalah ini tetap membutuhkan respons yang substantif untuk menggugurkan stigma mereka terhadap feminis.

Mereka mesti tahu bahwa feminis di Indonesia memiliki sejarah panjang berkontribusi dalam pembentukan bangsa Indonesia.

Mengapa mereka mengobarkan stigma terhadap feminis, mungkin mereka tidak memahami dengan benar maknanya serta tidak memahami relevansi feminisme dengan kehidupan sehari-hari dirinya sebagai perempuan.

Untuk itu, saya merasa penting menjelaskan pemahaman dasar dari feminisme dan feminis. Feminisme intinya ialah paham yang mengakui adanya penindasan terhadap perempuan sekaligus upaya untuk membebaskannya.

Kata kuncinya ialah ada kesadaran kritis terhadap ketidakadilan yang terjadi pada perempuan dan kesadaran itu dibarengi dengan upaya untuk membebaskannya. Orang yang mempunyai kesadaran dan melakukan aksi itu ialah feminis.

Dalam sejarah, kita mempunyai sederet nama perempuan yang memiliki kesadaran kritis dan melakukan perlawanan. Mereka ialah pahlawan perempuan yang namanya sangat kita kenal atau perempuan-perempuan tidak dikenal dan tidak ditulis.

Pahlawan seperti Kartini, Roehana Koeddoes, Dewi Sartika, dan Cut Nyak Dhien melakukan perjuangan atas dasar kesadaran kritis terhadap kaumnya.

Kartini dikenal dengan perlawanannya terhadap feodalisme dan segala bentuk norma-norma yang mengekang perempuan. Roehana Koeddoes ialah sang pemula jurnalis perempuan yang menggunakan media untuk mendidik kaum bumiputra.

Para pejuang perempuan itu bergerak memperjuangkan kaumnya mendapatkan pendidikan yang sama, perlakuan yang setara, dan akses mendapatkan kualitas hidup yang baik.

Kita juga mengenal Kongres Perempuan pertama pada 1928 sebagai tonggak sejarah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sekaligus memperkukuh nasionalisme bangsa dalam melawan kolonial.

Jika ingin contoh lebih dekat dan terkini, para penentang feminis dapat melakukan selusur sejarah perempuan dalam silsilah keluarga masing-masing. Pada umumnya, silsilah keluarga perempuan ini mengangkat kisah-kisah perempuan kuat dan memiliki daya, tetapi tidak jarang juga kisah pilu perempuan terkuak.

Kita bisa menemukan masalah perempuan yang selama ini tersembunyi, misalnya, beban kerja, pengekangan, penelantaran, pengabaian, anggapan dan perlakuan perempuan lebih rendah, perkawinan paksa, perkawinan anak, putus sekolah, serta pelecehan seksual.

Feminis mengangkat masalah ini sebagai masalah sosial supaya mendapatkan jalan keluar untuk memecahkannya.

Kalangan yang mengobarkan Indonesia tanpa feminis mungkin lupa kalau ia menikmati hasil jerih payah dari feminis. Saat ini mereka leluasa mengakses informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, peluang kerja, media sosial yang dipakai untuk dirinya, bahkan melawan pejuangnya.

Bahkan, mungkin ada juga yang meminta perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memanfaatkan layanan persalinan, pemeriksaan dini kanker serviks, dan segala jenis pemeriksaan kesehatan reproduksi melalui Jaminan Kesehatan Nasional.

Anak-anak disediakan fasilitas kartu Indonesia pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menempuh pendidikan dua belas tahun, tidak akan dapat meraihnya jika mereka dibelenggu dengan norma-norma konservatif.

Berulang kali kalangan antifeminis itu juga menutup mata terhadap kasus-kasus perkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur di Bengkulu, Papua, perkosaan balita di Bogor, perkosaan murid oleh gurunya, perkosaan manula, dan mengingkari perkosaan massal 1998.

Data BPS 2016 menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan, membutuhkan kita untuk tergerak sadar dan bertindak.

Para penolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mesti berpikir ulang terlebih ketika ustaz Tengku Zulkarnain mengakui kesalahannya secara resmi melalui media bahwa tuduhannya terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak terbukti.

Ia mencabut ceramahnya dan menyatakan tidak menemukan pasal yang ia tuduhkan bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak ditemukan perihal pemerintah melegalkan zina.

Sudah saatnya mengoreksi stigma yang menyudutkan feminis. Menganggap tidak cocok untuk perempuan Indonesia karena feminis tidak islami dan datang dari Barat.

Di negara-negara Islam, kita mengenal feminis seperti Nawal al-Sa’dawi dari Mesir, Fatimah Mernisi dari Maroko, Riffat Hasan dari Pakistan, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia. Bahkan, dari Saudi Arabia pun dikenal feminis Fauziah Abul Kholid.

Mereka menggunakan daya kritisnya untuk mengamalkan agama yang dianut agar menjadi lebih adil bagi semua manusia, khususnya perempuan.

Dalam konteks Indonesia, menguatnya norma-norma konservatif makin menghambat kemajuan perempuan, membutuhkan kehadiran pihak memiliki pemikiran dan komitmen dengan perspektif keadilan gender.

Dengan demikian, feminis dibutuhkan keberadaannya untuk mengangkat masalah perempuan, menyuarakan aspirasi dan kepentingannya. Menggerakkan semua pihak untuk melakukan perubahan bersama-sama.

Mengubah dari yang timpang menjadi setara, dari perlakuan diskriminatif menjadi adil, serta dari bahaya kekerasan menjadi rasa aman dan penuh perlindungan di semua ranah keluarga, masyarakat, dan negara. (*)


Editor: Daniel Kaligis


Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 TeropongAlor.com