Connect with us
no

Berita

S.O.B Law Investigation – Andi Jamal: Penjarakan Mafia Tanah

Published

on

14 Juni 2021


Oleh: Jefriar Dunda
Biro Sulawesi Selatan


TeropongAlor—  Somba Opu | PEMBERANTASAN praktik mafia tanah di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, terus didesak. Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan beberapa kali pertemuan dan membahas langkah strategis, di antaranya DPP LSM Gempa, Yayasan Bantuan Hukum Kompak Indonesia, Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia di Gowa dan Sulawesi Selatan, dan Serdadu Om Bethel Law Investigation – Andi Jamal.

Pemantauan tim redaksi hingga 14 Juni 2021, desakan lembaga swadaya itu dinyatakan dalam bentuk spanduk yang dipasang di sejumlah titik seputaran Tombolo dan Somba Opu. “Telah berduka rakyat Gowa atas matinya penegakan hukum tentang pemberantasan mafia tanah di kabupaten Gowa. Ingat ketegasan Kapolri untuk memberantas mafia tanah, jangan gadaikan keadilan untuk rakyat, para mafia tanah wajib dihukum dan dipenjara, begitu juga oknum yang membekinginya.” Demikian spanduk yang dipajang Serdadu Om Bethel Law Investigation – Andi Jamal.

Spanduk adalah bentuk protes dan interupsi masyarakat terhadap aparat yang tidak bekerja maksimal, dan diduga bersandiwara. “Sejauh ini permintaan penindakan kepada oknum penyidik dalam kasus mafia tanah, terindikasi membekingi terlapor pengguna surat palsu dengan cara membuat keterangan palsu dalam SP2HP yang dijadikan alasan penghentian penyelidikan. Perintah pimpinan hanya boleh efektif bila pemberantasan kejahatan hukum dimulai dari jajaran institusi yang mengawal hukum, bukan justeru mengincar pihak lain. Ini namanya bersandiwara,” kata Padeng Gervasius, SH, menyinggung tuntutan masyarakat untuk memberantas mafia tanah di Gowa.

Pasca-Rapat Dengar Pendapat yang sudah digelar DPRD Gowa, 04 Mei 2021, silam, tuntutan pemberantasan mafia tanah kian menguat di Gowa, utamanya menyorot mekanisme pembatalan sertifikat cacad hukum administratif dalam penerbitannya sebagaimana diatur dalam Pasal 110 jo. Pasal 108 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999. “Tuntutan kami jelas, cabut dan batalkan dokumen yang diterbitkan BPN Gowa yang cacad administratif. Ada regulasi tentang pembatalan. Permohonan dapat dilakukan jika diduga terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan sertifikat itu sebagaimana diatur Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999,” tutur Amiruddin SH Kr. Tinggi, dari DPP LSM Gempa. (*)


Hak jawab selalu diberikan kepada semua pihak bila pemberitaan bertolak belakang dengan fakta dan data.


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alor

Senyum Takpala

Published

on

By


26 September 2021


Oleh: Dera Liar Alam


DUDUK di Liktaha, kami berdiskusi mezbah di Takpala, 11 Maret 2021. Kalung, gelang, cincin, ada di rak pajangan dari kayu, di batu. Anak-anak bermain, menunggu pendatang, senyum mereka rela. (*)

Continue Reading

Alor

Kepa: La P’tite

Published

on

By


11 September 2021


Oleh: Dera Liar Alam


NUHAKEPA

Ada tiga nelayan, duduk di tepi, menanti tumpangan. Mereka membawa galon air, ubi dalam karung, tas anyaman, dayung, sirih, pinang, tembakau.

Hari siang, terang-benderang. Kami membincang La P’tite.

Beta, menera sajak: cinta jauh di seberang.

#Trip #1607 #AlorBaratLaut

Continue Reading

Alor

Surga di Marica

Published

on

By


27 Agustus 2021


Oleh: Dera Liar Alam


DI SURGA ada sisi gelap kelam mesum yang selalu disembunyikan juru kabar kerajaannya…
Di sini, surga kita sederhana: mendung, pulau-pulau, rimba, angin badai, gelombang menderas, gemericik air, langit biru, dan senyum kakumu yang bikin rindu, selalu…


Marica ada di Kecamatan Pantar Barat Laut. Sebagaimana data dari alorkab.go.id terletak di pesisir sebelah Barat Laut Pulau Pantar, kabuparen Alor, Nusa Tenggara Timur.

Kondisi geografis dengan letak yang umumnya berada di sepanjang pesisir, area berbukit terjal, dan agak curam. Curah hujan relatif sangat rendah dan tidak merata tiap tahun. Musim penghujan relatif pendek bila dibanding musim kemarau.

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, luas wilayah Pantar Barat Laut  adalah 150,13 km². Desa Kalondama Barat merupakan area terluas di sana, dengan cakupan luas 45,53 km² atau 30,33% dari luas kecamatan. Pulau Kangge, Pulau Rusa, Pulau Kambing, dan berapa pulau kecil lain, adalah bagian dari Pantar Barat Laut.

Sebagian penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian dan nelayan. Secara administratif, Pantar Barat Laut mempunyai wilayah adminitratif yang terdiri dari tujuh desa, ada empat belas dusun, dua puluh delapan Rukun Wilayah (RW), lima puluh enam Rukun Tetangga (RT). Di sana ada Sembilan ratus sembilan puluh enam rumah tangga, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.599 orang. Kepadatan penduduk tiga puluh satu orang per km². (*)


Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 TeropongAlor.com