Connect with us
no

Opini

Sosmed dan Fenomena Post-Truth

Published

on


Oleh:
Eko Sulistyo
Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi
Kantor Staf Presiden


MAJALAH The Economist, edisi 4 November 2017, membuat laporan utama dengan judul “Social media’s threat to democracy”. Tulisan ini seperti mengingatkan kita bahwa sosial media (sosmed) bisa memiliki dua muka, sisi baik dan buruk.

Sosmed bisa bermanfaat untuk pencerahan dan memajukan demokrasi, tapi bisa juga disalahgunakan.

Seperti dikatakan filsuf Jerman, Jurgen Habermas, bahwa konektivitas sosial media akan mengganggu stabilitas penguasa otoriter, tapi juga akan mengikis kepercayaan publik pada demokrasi. Sosmed bisa berperan membuka ruang demokrasi dan pluralisme secara global dan menghubungkan orang-orang agar suara mereka didengar. Namun, di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan pluralisme.

Di Ukrania, tumbangnya presiden mereka diawali dengan sebuah status di sosmed yang dibuat seorang jurnalis di facebook yang dilanjutkan dengan seruan berkumpul di lapangan Maidan di Kiev.

Di Mesir, sosmed mengambil peran penting dalam penumbangan Presiden Husni Mubarak, 2011.

Sementara, di Jerman, partai ultra kanan mendapatkan 12,6 % kursi di parlemen dengan cara menyebarkan ketakutan melalui sosmed bahwa para pengungsi dari Suriah mendapat lebih banyak keuntungan dari orang  asli Jerman sendiri.

Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte membuat keyboard army untuk menyebarluaskan narasi palsu.

Di Rusia, Presiden Putin memanfatkan sosmed sebagai  kampanye terselubung kepada negeri tetanganya seperti Ukraina, Perancis, dan Jerman. Bahkan Senat Amerika pernah memanggil perwakilan google, facebook, dan twitter, dalam kasus mengarahkan suara pemilih dan memecah belah masyarakat yang diduga melibatkan Rusia.

Referendum Brexit di Inggris secara efektif menggunakan sosmed seperti facebook untuk memasang iklan. Trump juga mengunakan sosmed untuk kampanye mempengaruhi pemilih dengan membuat 50.000 – 60.000 iklan yang berbeda di sosmed, utamanya di facebook.

Fenomena Post-Truth

Dengan fakta politik kontemporer yang terjadi di berbagai negara seperti ditulis The Economist, kita bisa melihat begitu bahayanya ancaman sosmed disalahgunakan bagi demokrasi dan pluralisme. Memang berkat internet, pertukaran informasi berlangsung sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu.  Namun demikian, kemajuan tersebut telah melahirkan juga apa yang disebut fenomena Post-Truth.

Post-Truth menjadi populer ketika  para  penyunting Kamus Oxford menjadikannya sebagai word of the year pada 2016. Post-Truth  menunjukkan suatu keadaan di mana fakta obyektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan  pribadi.

Era Post-Truth dapat disebut sebagai pergeseran sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini. Fakta-fakta bersaing dengan hoax dan kebohongan untuk dipercaya publik. Media mainstream yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan non-fiksi.

Tertangkapnya para pengelola bisnis hoax dan kabar bohong Saracen, menunjukan bahwa fenomena Post-Truth terjadi di Indonesia. Sebagai salahsatu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia potensial menjadi target fenomenan Post-Truth.  Baik untuk tujuan ekonomi maupun kepentingan politik.

Fenomena Post-Truth di Indonesia dapat meluas karena empat sebab: Pertama, kemajuan teknologi  informasi yang asimetris dengan kapasitas adaptasi pemerintah dan masyarakat. Kedua, adanya kompetisi politik yang tidak berkesudahan sejak pilpres 2014. Ketiga, adanya dukungan dari masyarakat tertentu pada ideologi ekstrim anti Pancasila.  Keempat, adanya kegelisahan dengan perubahan dan perbaikan sistem yang dilakukan pemerintahan saat ini.

Pendekatan Keras dan Lunak

Perkembangan teknologi informasi dan internet tidak bisa dihentikan. Pemerintah selalu berupaya mencari kesimbangan antara kebebasan demokrasi dalam hal informasi dan akses pada internet. Sementara fenomena Post-Truth tidak hanya menjadi ancaman bagi demokrasi tapi juga bagi kebebasan sipil.

Kita bisa belajar dari berbagai negara dalam merespon era Post-Truth. Pemerintah Jerman telah mengesahkan undang-undang yang dapat mendenda lima puluh juta euro bagi platform yang mendistribusikan atau gagal menghapus konten berita palsu. Kementerian Dalam Negeri Jerman juga sedang mengusulkan pembentukan Center of Defense Against Misinformation untuk memberantas berita palsu.

Pemerintah RRC sejak 2013 membuat rumor online untuk melindungi hak dan kepentingan warga negara dan mempromosikan internet sehat. Selain menghapus tulisan di media sosial seperti Wechat, pemerintah RRC juga telah memaksa operator untuk menghapus konten yang dianggap rumor dan hukuman penjara tiga tahun bagi pelakunya, serta kewajiban suspend account untuk penyebar fake-news.

Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak kalah responsif dalam menerapkan tindakan baik yang bersifat hard approach maupun soft approach dalam menanggapi era Post-Truth. Pendekatan keras dilakukan pemerintah Indonesia bila fenomena Post-Truth masuk dalam katagori hate speech seperti termuat dalam KUHAP (Pasal 156-157).

Beberapa undang-undang dan ketentuan lain juga bisa menjadi landasan mempidanakan ujaran kebencian. Seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Kebijakan terbaru, pemerintah mewajibkan setiap pemilik nomor telepon seluler melakukan registrasi ulang dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sampai Maret 2018. Kartu akan otomatis non aktif apabila registrasi tidak dilakukan. Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 35,29 juta pengguna ponsel yang melakukan registrasi NIK dalam kartu perdana yang mereka miliki. Padahal pengguna kartu perdana telepon selular di Indonesia mencapai 128 juta.

Pemerintah bekerjasama dengan operator telepon seluler terkait dengan penggunaan NIK pada KTP elektronik. Ketentuan khusus juga akan diberlakukan di mana satu orang hanya boleh menggunakan tiga kartu perdana saja.

Kedepan, pendekatan lunak dengan fokus pada literasi digital akan menjadi pekerjaan serius pemerintah. Literasi dan edukasi akan dilakukan terutama kepada kelompok yang dianggap rentan. Pemerintah akan bekerjasama dengan masyarakat sipil menciptakan hoax buster untuk menangkal berita-berita palsu.

Pemerintah berkewajiban melindungi warga negara dan kebhinnekaan bangsa dari ujaran kebencian, berita palsu dan hoax yang memecahbelah masyarakat.

Fenomena Post-Truth memberikan tantangan pada pemerintah dan masyarakat bahwa sosmed dapat digunakan dengan bijak, tapi juga bisa menjadi sumber masalah baru.(*)


(Koran Sindo, 28/11/2017)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Propaganda Kabar Beracun

Published

on

By


03 Agustus 2021


Oleh: Daniel Kaligis


Manakala aparatur pengawal hukum masih mengakrabi kejahatan, maka, kejahatan akan abadi di bumi…


TIBA masa mengamuflase diri, entah siapa yang dapat dipercaya, uang telah membijaki kuasa. Rakyat haus lapar, dibuntingi propanda berhari-hari, sepanjang hidupnya. Siapa yang dapat mengatur arus kabar berita yang sudah jadi derita? Tanya, lalu jawab masing-masing.

Program Interpol 2014, Kaos biru kelam bertuliskan ‘Turn Back Crime’. Jaringan kepolisian sedunia ini berkampanye, ‘katanya’ bagi kesadaran umat manusia agar sama-sama melawan kejahatan terorganisir di sekeliling mereka. Di situsnya, saat itu, turnbackcrime.com, menyebut yang mana kegiatan mereka adalah memerangi barang-barang dan obat palsu, kejahatan siber serta paedofilia. Caranya dengan hanya membeli barang lewat outlet terpercaya dan berhati-hati dalam transaksi online.

Tak banyak yang mengritisi kampanye itu. Tapi saya dan Annashka Mozhayev, kawan yang bermukim di London mendiskusikannya sejak kampanye itu berlangsung 2014. Dan hingga 2016, saya masih membincangnya di sejumlah status di media sosial. Saya bilang, manakala aparatur ‘pengawal hukum’ masih akrab dengan kejahatan, maka, kejahatan tidak dapat dibendung.

Propaganda Hukum Mati

Urai kabar, opini silam, tertahan dan dibiar terlantar bertahun lalu, 10-November 2008, saya menulis ‘Menunggu Keadilan Tumbuh Jadi Pahlawan’, jadi artikel opini kabarindonesia.com. Boleh anda nikmati bait-baitnya di sini:

Syair purba menceritakan saat-saat menunggu yang kosong, “aku duduk di sana menunggu, menunggu sesuatu yang tak ada, menikmati sesuatu antara baik dan buruk, sekarang waktu bagi matahari terbenam sudah dekat untuk sebuah kesepakatan, sebelum ajal menjemput”.

Socrates, kisah hukuman mati terbesar kedua sesudah Yesus Kristus, bapa filsafat itu dipaksa minum racun karena didakwa meracuni pikiran orang muda untuk kritis dan melawan kekuasaan.

Laksana kolam maha luas maha dalam, persoalan hukum dan keadilan di dunia ini seakan tak terselami, antara kebutuhan hukum untuk mengatur dan menertibkan, kebutuhan masyarakat terhadap rasa keadilan yang sudah jadi tanda tanya besar sepanjang sejarah zaman, dan keabsahan hukum terhadap jaminan hak asasi manusia.

Apalagi tentang hukuman mati yang sampai saat ini menjadi kontroversi di banyak kalangan. Bagi sebagian orang mungkin saja mereka yang dieksekusi itu adalah penjahat. Namun, mungkin bagi sebagian yang lain, menganggap mereka yang dieksekusi itu adalah pahlawan. Inilah, hukuman mati masih kontroversi.

Ada empat bagian berita ditera vivanews, bikin kuduk berdiri pada keberingasan yang menanti hukuman mati terhadap kisah terorisme di tanah air dan di banyak tempat di bumi ini: Jihat Sampai Tamat; Memburu Jejak Perayu; Surga di Telapak Bom; Jihat Global, Aksi Lokal; seperti urutan kisah sedih dari mereka yang terkapar dalam sebuah kesaksian.

Mungkin sebuah kefanatikan, dari berbagai aksi yang kita bahasakan kini sebagai terorisme. Mungkinkah ini adalah bagian dari implementasi sebuah peran ketika Indonesia turut serta menadatangani dokumen perundingan STAR atau tindakan anti terorisme di Los Cabos, Meksiko beberapa tahun silam?

Mungkin bukan extra ordinary law, sebab ada yang menyebut ini sebagai lex specialis. Negara memberi jawab bias. Perhatikan perannya, keputusan Kejaksaan Agung menyatakan eksekusi terhadap terpidana mati Bom Bali I, Amrozi, Imam Samudra, dan Muklas, yang dilaksanakan pada Minggu 09 November 2008 pukul 23.15 WIB di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Saya tertarik pada sebuah tajuk di Sydney Morning Herald, 03 November 2008, menceritakan pendapat Pauline Whitton, ibu dari Charmaine, salah satu korban tewas Bom Bali I, yang menilai pembunuh anaknya dihukum terlalu ringan. Pauline Whitton, asal Caringbah, Sydney, kehilangan anak perempuannya, Charmaine, berusia 29 tahun, dalam ledakan bom di Sari Club, 12 Oktober 2002.

Charmaine dan sahabatnya Jodi Wallace, tiba di Bali petang itu dan pergi ke Sari Club pukul 10.00 malam. Keduanya tewas dalam ledakan bom di Sari Club. “Harusnya pelaku dibiarkan di penjara saja seumur hidup,” kata Whitton seperti yang diurai Sydney Morning Herald, pekan silam.

Sejarah menemu berbagai soal. Di negara kita yang menganut pancasila dan UUD 45, hukuman mati itu pernah dipermasalahkan. Dr Gayus Lumbuun, seorang ahli hukum, Asmara Nababan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos), kemudian almarhum Munir, yang pada saat itu adalah Koordinator Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Imparsial, secara terpisah pada Februati 2003 di Jakarta menggugat penerapan hukuman mati di negara ini.

Dr Gayus Lumbuun pada saat itu menyayangkan Keputusan Presiden Megawati yang menolak grasi terpidana mati. “Keppres itu sebenarnya bertentangan dengan pasal 28 A UUD 1945. Mestinya, Presiden tahu itu. Ganti saja hukuman mati dengan pidana seumur hidup tanpa remisi.”

Sementara Asmara Nababan menganggap yang mana para terpidana mati atau keluarganya, bisa mengajukan permohonan uji materiil atau judicial review ke Mahkamah Agung untuk menguji keabsahan hukuman mati. Ia menera sebuah ingatan bahwa Kovenan Hak Sipil dan Politik termasuk protokol kedua tahun 1990 sudah menghapus hukuman mati. “Jadi kalau Komnas HAM sekarang masih mau mengajukan usulan ratifikasi, mereka harus tegas menyatakan tidak setuju dengan hukuman mati,” kata Nababan seperti diberitakan di Kompas, 17 Februari 2003.

Di sana juga Munir menyebut yang mana kovenan hak sipil politik, sebelum muncul protokol kedua 1990, hukuman mati memang masih diperbolehkan untuk negara yang belum mencabut ketentuan hukumnya.

Tetapi, hukuman mati menurut kovenan itu hanya berlaku untuk kejahatan serius, yakni kejahatan perang. Sedangkan narkotik atau psikotropika, kejahatan HAM, dan terorisme, tidak masuk kategori dimaksud.

Dalam perspektif yang lain, Jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh, pada Maret 2007 ketika memberikan keterangan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi, menyampaikan yang mana UUD 1945 membolehkan penjatuhan hukuman mati.

Menurut dia, konstitusi yang berlaku di negara kita menyatakan jaminan hak untuk hidup bukan hak mutlak. Ia menyebut yang mana pemaknaan Pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia harus dilengkapi dengan Pasal 28D UUD 1945 yang menyebutkan dalam pelaksanaan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Selain itu, pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, nilai adat-istiadat dan keamanan, serta ketertiban umum.

Padahal lewat Resolusi PBB No. 62/ 149, yang mendapatkan dukungan mayoritas negara-negara di dunia, Majelis Umum PBB pada tahun silam sudah mengesahkan sebuah resolusi yang menyerukan penangguhan pelaksanaan hukuman mati. Di berbagai negara, hukuman mati itu sudah dihapuskan.

Di kawasan Asia saja sudah ada 27 negara yang menghapus hukuman mati, mengapa di beberapa negara seperti di Mongolia, Cina, Jepang, Thailand, Bangladesh, India, Malaysia, Korea Utara, Pakistan, Singapura, Afghanistan, Brunei, termasuk Indonesia belum mau mengenyahkan hukuman mati itu?

Kita belum bicara soal keadilan dari perspektif korban. Mungkin di kesempatan lain bila kita bersua lagi dalam tajuk membahas soal keadilan dari perspektif korban. Penting diingat bahwa problem krusial yang selalu menjadi perdebatan para ahli hukum adalah pada soal apakah sesungguhnya tujuan dari sebuah hukuman. Termasuk di dalamnya yaitu model hukuman mati, entah disuruh minum racun, entah dipancung, digantung, dirajam batu, distrum di kursi listrik, ataupun yang ditembak. Karena dari banyak penelitian membuktikan yang mana model hukuman mati tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Apalagi soal keadilan yang terkadang masih perlu diuji kebenarannya oleh dan dari sebuah skenario hukum negara. Mungkinkah di sini kita tak perlu bertanya lagi tentang daftar nama yang sudah melewati proses eksekusi mati?

Ketika hukum yang Maha Agung menyebut ‘jangan kamu membunuh’, lupakah kita sebuah peristiwa kelahiran pernah mendahuluinya juga beresiko kematian. Jangan membunuh adalah perintah kekal kemanusiaan yang tegas, serta mengandung konsekuensi logis dari menghilangkan nyawa adalah dosa yang tak dapat dibantah siapapun di dunia ini.

Atau, bila jawaban kita memang masih entah, sekarang kita masih menunggu. Tunggu kebenaran dan keadilan tumbuh entah dari titik yang mana.

Beberapa tahun lalu, Departemen Filsafat Universitas Indonesia bekerjasama dengan Uni Eropa telah menghadirkan peneliti-peneliti Eropa untuk mengkaji seberapa efektif hukuman mati.

Dalam makalah yang disampaikan dalam seminar internasional, Discussion on Death Penalty-Contemporary Challenges, Delegation of European Commission and Departemen of Philosofy Faculty of Humanities University of Indonesia, di Hotel Mandarin Jakarta, 14 Desember 2004, menyimpulkan bahwa hukuman mati tidak membuat masyarakat bebas dari kriminalitas tapi semakin memburuk.

Penghapusan hukuman mati di Eropa Barat justeru menunjukkan angka kriminalitas menurun dan lebih efektif dalam menangani problem sosial.

Demikian panjang lebar artikel ‘Menunggu Keadilan Tumbuh Jadi Pahlawan’.

Kabar Mati Kutu

Mengulang keberingasan kabar yang mendera rakyat hari ini. Orang-orang bebas menafsir, hukum dan praksis hukum tunduk pada massa, tunduk pada maunya kekuasaan. Di bilik sama di negara ini, pelayanan publik memang biadap pada para miskin. Seperti itu juga cerita propaganda. Informasi menjadi kejam pada orang-orang yang masih mau diseragamkan mindsetnya oleh sejumlah jualan ayat-ayat buku kuno yang terpaksa dan dipaksa sejarah untuk jadi ‘keyakinan umum’.

Kabar telah jadi teror. Popaganda beracun sejumlah kepentingan menumpang dan mengental di dalamnya.

Tentang propaganda ‘Turn Back Crime’ —  oleh system dianggap sebagai ‘kebenaran’ international campaign. Propaganda itu, tanpa dikawal, telah menjelma strategis mengaburkan ‘value ekonomis jualan kaos’ mengikut trend anak muda melawan arus, namun telah menjalari pemikiran para pengekor kampanye mengaktualisasi diri di media sosial: video penangkapan, hukuman pada pelanggar protokol tanpa mengindahkan protokol, pengumuman ‘pakai masker di mana sang pemberi komando maskernya ada di dagu atau di jidat.

Teriak membahana di kerumunan, di desa dan kampung, di kota, di sejumlah lokasi. Keyakinan yang mestinya adalah urusan privat, masih saja mendengkur dari pengeras suara dengan sejumlah alasan. Seliweran indormasi dan kabar memang telah menjadi racun dan mendebar takut bagi sejumlah orang.

Demikian, para pengawal hukum, aparat yang mengaku pelayan rakyat, namun tetap menista rakyat dengan perannya, cobalah berkaca, dan seyogyanya merubah peran dan perilaku. Atau, bila masih mau terus menerus ingkar dan abai, siap-siap berhadapan dengan kenyataan hari ini: wajah dan badan anda akan dijual propaganda video-video yang tampil dan dapat disaksikan semua makhluk semesta.

Dunia hari ini terhubung satu sama lain dengan sejumlah saluran.globalisasi yang memang ada sejak alam bereksistensi merekam setiap peran, dan jejaknya sangat mungkin ditelusuri pengetahuan dan ilmu.

Tentang informasi dan propaganda, kita sendiri yang menentukan: pilih sendiri, yang berguna, ambil dan pakai, yang membohongi dan mempercudangi, tendang saja dari minset.

Uji tiap informasi. Uji tiap propaganda. Pengalaman menjadi jalan bagi kita semua untuk bersua setiap kesempatan ke depan. Seperti itu. (*)

Continue Reading

Nasional

Mungkinkah Indonesia tanpa Feminis

Published

on

By

Medio 2019


Oleh: Misiyah Misi
Direktur Institut Kapal Perempuan


Feminis di Indonesia memiliki sejarah panjang berkontribusi dalam pembentukan bangsa Indonesia.
Feminisme intinya ialah paham yang mengakui adanya penindasan terhadap perempuan sekaligus upaya untuk membebaskannya.


HARI-HARI ini ber­edar di media sosial tagar #Indonesiatanpafeminis yang membawa pesan atau tepatnya melakukan stigma bahwa feminis adalah ancaman bagi perempuan Indonesia.

Tentu bukan tanpa kesengajaan jika tagar itu muncul menyusul reaksi penolakan dan pemutarbalikan konten Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Dari konten dan cara propagandanya, dapat diindikasikan bahwa perihal itu digaungkan sekelompok kalangan konservatif yang sama. Tanpa bermaksud menanggapi berlebihan, masalah ini tetap membutuhkan respons yang substantif untuk menggugurkan stigma mereka terhadap feminis.

Mereka mesti tahu bahwa feminis di Indonesia memiliki sejarah panjang berkontribusi dalam pembentukan bangsa Indonesia.

Mengapa mereka mengobarkan stigma terhadap feminis, mungkin mereka tidak memahami dengan benar maknanya serta tidak memahami relevansi feminisme dengan kehidupan sehari-hari dirinya sebagai perempuan.

Untuk itu, saya merasa penting menjelaskan pemahaman dasar dari feminisme dan feminis. Feminisme intinya ialah paham yang mengakui adanya penindasan terhadap perempuan sekaligus upaya untuk membebaskannya.

Kata kuncinya ialah ada kesadaran kritis terhadap ketidakadilan yang terjadi pada perempuan dan kesadaran itu dibarengi dengan upaya untuk membebaskannya. Orang yang mempunyai kesadaran dan melakukan aksi itu ialah feminis.

Dalam sejarah, kita mempunyai sederet nama perempuan yang memiliki kesadaran kritis dan melakukan perlawanan. Mereka ialah pahlawan perempuan yang namanya sangat kita kenal atau perempuan-perempuan tidak dikenal dan tidak ditulis.

Pahlawan seperti Kartini, Roehana Koeddoes, Dewi Sartika, dan Cut Nyak Dhien melakukan perjuangan atas dasar kesadaran kritis terhadap kaumnya.

Kartini dikenal dengan perlawanannya terhadap feodalisme dan segala bentuk norma-norma yang mengekang perempuan. Roehana Koeddoes ialah sang pemula jurnalis perempuan yang menggunakan media untuk mendidik kaum bumiputra.

Para pejuang perempuan itu bergerak memperjuangkan kaumnya mendapatkan pendidikan yang sama, perlakuan yang setara, dan akses mendapatkan kualitas hidup yang baik.

Kita juga mengenal Kongres Perempuan pertama pada 1928 sebagai tonggak sejarah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sekaligus memperkukuh nasionalisme bangsa dalam melawan kolonial.

Jika ingin contoh lebih dekat dan terkini, para penentang feminis dapat melakukan selusur sejarah perempuan dalam silsilah keluarga masing-masing. Pada umumnya, silsilah keluarga perempuan ini mengangkat kisah-kisah perempuan kuat dan memiliki daya, tetapi tidak jarang juga kisah pilu perempuan terkuak.

Kita bisa menemukan masalah perempuan yang selama ini tersembunyi, misalnya, beban kerja, pengekangan, penelantaran, pengabaian, anggapan dan perlakuan perempuan lebih rendah, perkawinan paksa, perkawinan anak, putus sekolah, serta pelecehan seksual.

Feminis mengangkat masalah ini sebagai masalah sosial supaya mendapatkan jalan keluar untuk memecahkannya.

Kalangan yang mengobarkan Indonesia tanpa feminis mungkin lupa kalau ia menikmati hasil jerih payah dari feminis. Saat ini mereka leluasa mengakses informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, peluang kerja, media sosial yang dipakai untuk dirinya, bahkan melawan pejuangnya.

Bahkan, mungkin ada juga yang meminta perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memanfaatkan layanan persalinan, pemeriksaan dini kanker serviks, dan segala jenis pemeriksaan kesehatan reproduksi melalui Jaminan Kesehatan Nasional.

Anak-anak disediakan fasilitas kartu Indonesia pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menempuh pendidikan dua belas tahun, tidak akan dapat meraihnya jika mereka dibelenggu dengan norma-norma konservatif.

Berulang kali kalangan antifeminis itu juga menutup mata terhadap kasus-kasus perkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur di Bengkulu, Papua, perkosaan balita di Bogor, perkosaan murid oleh gurunya, perkosaan manula, dan mengingkari perkosaan massal 1998.

Data BPS 2016 menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan, membutuhkan kita untuk tergerak sadar dan bertindak.

Para penolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mesti berpikir ulang terlebih ketika ustaz Tengku Zulkarnain mengakui kesalahannya secara resmi melalui media bahwa tuduhannya terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak terbukti.

Ia mencabut ceramahnya dan menyatakan tidak menemukan pasal yang ia tuduhkan bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak ditemukan perihal pemerintah melegalkan zina.

Sudah saatnya mengoreksi stigma yang menyudutkan feminis. Menganggap tidak cocok untuk perempuan Indonesia karena feminis tidak islami dan datang dari Barat.

Di negara-negara Islam, kita mengenal feminis seperti Nawal al-Sa’dawi dari Mesir, Fatimah Mernisi dari Maroko, Riffat Hasan dari Pakistan, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia. Bahkan, dari Saudi Arabia pun dikenal feminis Fauziah Abul Kholid.

Mereka menggunakan daya kritisnya untuk mengamalkan agama yang dianut agar menjadi lebih adil bagi semua manusia, khususnya perempuan.

Dalam konteks Indonesia, menguatnya norma-norma konservatif makin menghambat kemajuan perempuan, membutuhkan kehadiran pihak memiliki pemikiran dan komitmen dengan perspektif keadilan gender.

Dengan demikian, feminis dibutuhkan keberadaannya untuk mengangkat masalah perempuan, menyuarakan aspirasi dan kepentingannya. Menggerakkan semua pihak untuk melakukan perubahan bersama-sama.

Mengubah dari yang timpang menjadi setara, dari perlakuan diskriminatif menjadi adil, serta dari bahaya kekerasan menjadi rasa aman dan penuh perlindungan di semua ranah keluarga, masyarakat, dan negara. (*)


Editor: Daniel Kaligis


Continue Reading

Opini

Absurditas Makna (toga) Profesor

Published

on

By

19 Juni 2021


Pakaian yang digunakan pada kegiatan akademik disebut toga atau gown. Penggunaan pakaian akademik ini awalnya dilakukan di Eropa pada zaman pertengahan. Dengan menggunakan pakaian tersebut orang ingin menunjukkan kelasnya. Jubah hitam guru besar mirip paderi gereja Katolik berbentuk seperti mantel, merupakan pakaian luar warga Roma. Penutup kepala atau cap persegi empat dilengkapi dengan tassel atau rumbai-rumbai. Hood, penutup kepala menyatu dengan toga.

Di Indonesia, ketika masih menggunakan sistem kontinental, toga hanya digunakan profesor.


Oleh: Sulistyowati Irianto
Guru Besar Antropologi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia


SAAT ini lulusan anak TK dipakaikan jubah seperti toga profesor. Acara kelulusan anak TK pun dipopulerkan sebagai wisuda. Tidak jelas graduation, wisuda dalam level itu dimaksudkan sebagai apa? Karena sekolah TK itu seharusnya ruang bermain, ruang mengenal hidup sekitar, yang tidak berakhir dengan ujian kompetensi.

Kedua, para pejabat, penguasa, pejabat birokrasi, petinggi militer, polisi, bahkan pengusaha pun nampak senang bergelar profesor. Entah tujuannya apa? Tidak peduli peraturan yang ada, bikin saja sendiri.

Padahal profesor itu esensinya adalah guru, mengajar.

Tetapi di Indonesia ini ‘atas permintaan’ bisa dibuat gelar apa saja: profesor honoris causa, profesor tidak tetap, entah apa lagi.

Mereka tidak cukup puas bila hanya diberi Doktor Honoris Causa — kehormatan, tidak usah kuliah dan tidak usah bikin disertasi.

Padahal capaian akademik tertinggi itu adalah ‘doctorship’, bukan professorship, karena profesor itu sekedar jabatan, hanya dilekatkan sejak seseorang diangkat sampai dia pensiun saja.

Meskipun tidak sedikit profesor sungguhan di kampus juga ingin jadi pejabat, meninggalkan kampusnya, tetapi tetap membawa jabatan dan sebutannya sebagai profesor.

Nampaknya esensi profesor yang harusnya ‘guru’, yang disimbolisasi oleh toga itu, sekarang mengalami perubahan makna, jadi luas, tidak jelas: bisa lulusan TK, bisa pejabat atau penguasa yang ingin menikmati simbolisasi profesor.

Orang yang jadi ‘guru’ beneran di kampus, jadi bengong-bengong.

Oh, ternyata di luaran sana, professorship — yang disimbolisasi oleh toga itu  — dikonstruksi menjadi sesuatu yang lain yah?

Esensinya menjadi tidak sama lagi, bertentangan bahkan, karena kampus, ruang di mana profesor menjadi guru harus terbebas dari kepentingan kekuasaan dan uang.

Lagipula para guru itu harus bekerja banting tulang, puluhan tahun, mengajar, menulis, dikejar publikasi bereputasi luar biasa tinggi, berkompetisi adu pintar dengan ilmuwan mancanegara, untuk bisa jadi profesor.

Amat sedikit khususnya dalam bidang sosial humaniora yang bisa berhasil, sehingga banyak prodi, departemen, fakultas yang kekurangan profesor saat ini.

Quo vadis! Pembudayaan feodalisme dalam bentuk gelar-gelar. (*)


Editor: Daniel Kaligis


Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 TeropongAlor.com