Connect with us
no

Opini

Sosmed dan Fenomena Post-Truth

Published

on


Oleh:
Eko Sulistyo
Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi
Kantor Staf Presiden


MAJALAH The Economist, edisi 4 November 2017, membuat laporan utama dengan judul “Social media’s threat to democracy”. Tulisan ini seperti mengingatkan kita bahwa sosial media (sosmed) bisa memiliki dua muka, sisi baik dan buruk.

Sosmed bisa bermanfaat untuk pencerahan dan memajukan demokrasi, tapi bisa juga disalahgunakan.

Seperti dikatakan filsuf Jerman, Jurgen Habermas, bahwa konektivitas sosial media akan mengganggu stabilitas penguasa otoriter, tapi juga akan mengikis kepercayaan publik pada demokrasi. Sosmed bisa berperan membuka ruang demokrasi dan pluralisme secara global dan menghubungkan orang-orang agar suara mereka didengar. Namun, di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan pluralisme.

Di Ukrania, tumbangnya presiden mereka diawali dengan sebuah status di sosmed yang dibuat seorang jurnalis di facebook yang dilanjutkan dengan seruan berkumpul di lapangan Maidan di Kiev.

Di Mesir, sosmed mengambil peran penting dalam penumbangan Presiden Husni Mubarak, 2011.

Sementara, di Jerman, partai ultra kanan mendapatkan 12,6 % kursi di parlemen dengan cara menyebarkan ketakutan melalui sosmed bahwa para pengungsi dari Suriah mendapat lebih banyak keuntungan dari orang  asli Jerman sendiri.

Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte membuat keyboard army untuk menyebarluaskan narasi palsu.

Di Rusia, Presiden Putin memanfatkan sosmed sebagai  kampanye terselubung kepada negeri tetanganya seperti Ukraina, Perancis, dan Jerman. Bahkan Senat Amerika pernah memanggil perwakilan google, facebook, dan twitter, dalam kasus mengarahkan suara pemilih dan memecah belah masyarakat yang diduga melibatkan Rusia.

Referendum Brexit di Inggris secara efektif menggunakan sosmed seperti facebook untuk memasang iklan. Trump juga mengunakan sosmed untuk kampanye mempengaruhi pemilih dengan membuat 50.000 – 60.000 iklan yang berbeda di sosmed, utamanya di facebook.

Fenomena Post-Truth

Dengan fakta politik kontemporer yang terjadi di berbagai negara seperti ditulis The Economist, kita bisa melihat begitu bahayanya ancaman sosmed disalahgunakan bagi demokrasi dan pluralisme. Memang berkat internet, pertukaran informasi berlangsung sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu.  Namun demikian, kemajuan tersebut telah melahirkan juga apa yang disebut fenomena Post-Truth.

Post-Truth menjadi populer ketika  para  penyunting Kamus Oxford menjadikannya sebagai word of the year pada 2016. Post-Truth  menunjukkan suatu keadaan di mana fakta obyektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan  pribadi.

Era Post-Truth dapat disebut sebagai pergeseran sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini. Fakta-fakta bersaing dengan hoax dan kebohongan untuk dipercaya publik. Media mainstream yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan non-fiksi.

Tertangkapnya para pengelola bisnis hoax dan kabar bohong Saracen, menunjukan bahwa fenomena Post-Truth terjadi di Indonesia. Sebagai salahsatu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia potensial menjadi target fenomenan Post-Truth.  Baik untuk tujuan ekonomi maupun kepentingan politik.

Fenomena Post-Truth di Indonesia dapat meluas karena empat sebab: Pertama, kemajuan teknologi  informasi yang asimetris dengan kapasitas adaptasi pemerintah dan masyarakat. Kedua, adanya kompetisi politik yang tidak berkesudahan sejak pilpres 2014. Ketiga, adanya dukungan dari masyarakat tertentu pada ideologi ekstrim anti Pancasila.  Keempat, adanya kegelisahan dengan perubahan dan perbaikan sistem yang dilakukan pemerintahan saat ini.

Pendekatan Keras dan Lunak

Perkembangan teknologi informasi dan internet tidak bisa dihentikan. Pemerintah selalu berupaya mencari kesimbangan antara kebebasan demokrasi dalam hal informasi dan akses pada internet. Sementara fenomena Post-Truth tidak hanya menjadi ancaman bagi demokrasi tapi juga bagi kebebasan sipil.

Kita bisa belajar dari berbagai negara dalam merespon era Post-Truth. Pemerintah Jerman telah mengesahkan undang-undang yang dapat mendenda lima puluh juta euro bagi platform yang mendistribusikan atau gagal menghapus konten berita palsu. Kementerian Dalam Negeri Jerman juga sedang mengusulkan pembentukan Center of Defense Against Misinformation untuk memberantas berita palsu.

Pemerintah RRC sejak 2013 membuat rumor online untuk melindungi hak dan kepentingan warga negara dan mempromosikan internet sehat. Selain menghapus tulisan di media sosial seperti Wechat, pemerintah RRC juga telah memaksa operator untuk menghapus konten yang dianggap rumor dan hukuman penjara tiga tahun bagi pelakunya, serta kewajiban suspend account untuk penyebar fake-news.

Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak kalah responsif dalam menerapkan tindakan baik yang bersifat hard approach maupun soft approach dalam menanggapi era Post-Truth. Pendekatan keras dilakukan pemerintah Indonesia bila fenomena Post-Truth masuk dalam katagori hate speech seperti termuat dalam KUHAP (Pasal 156-157).

Beberapa undang-undang dan ketentuan lain juga bisa menjadi landasan mempidanakan ujaran kebencian. Seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Kebijakan terbaru, pemerintah mewajibkan setiap pemilik nomor telepon seluler melakukan registrasi ulang dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sampai Maret 2018. Kartu akan otomatis non aktif apabila registrasi tidak dilakukan. Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 35,29 juta pengguna ponsel yang melakukan registrasi NIK dalam kartu perdana yang mereka miliki. Padahal pengguna kartu perdana telepon selular di Indonesia mencapai 128 juta.

Pemerintah bekerjasama dengan operator telepon seluler terkait dengan penggunaan NIK pada KTP elektronik. Ketentuan khusus juga akan diberlakukan di mana satu orang hanya boleh menggunakan tiga kartu perdana saja.

Kedepan, pendekatan lunak dengan fokus pada literasi digital akan menjadi pekerjaan serius pemerintah. Literasi dan edukasi akan dilakukan terutama kepada kelompok yang dianggap rentan. Pemerintah akan bekerjasama dengan masyarakat sipil menciptakan hoax buster untuk menangkal berita-berita palsu.

Pemerintah berkewajiban melindungi warga negara dan kebhinnekaan bangsa dari ujaran kebencian, berita palsu dan hoax yang memecahbelah masyarakat.

Fenomena Post-Truth memberikan tantangan pada pemerintah dan masyarakat bahwa sosmed dapat digunakan dengan bijak, tapi juga bisa menjadi sumber masalah baru.(*)


(Koran Sindo, 28/11/2017)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alor

Putra Alor Irjen Johanis Asadoma Ditunjuk Jadi Kapolda NTT

Published

on

By

Putra Alor Irjen Johanis Asadoma Ditunjuk Jadi Kapolda NTT

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram (ST) berisi sejumlah rotasi jabatan di lingkungan Polri. Salah satunya penunjukan Irjen Johannis Asadoma yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri diangkat sebagai Kapolda NTT, menggantikan Irjen Setyo Budiyanto.

Sebagaimana Teropongalor.com mengutip dari akun FB Laa Adipapa.

Surat Telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nomor : ST/2224/X/KEP/2022, tertanggal 14 Oktober 2022 yang mana tertuang dalam poin delapan: Irjen Pol Drs. Johanis Asadoma, M.Hum. NRP 66010508 Kadivhubinter Polri Diangkat dlm jaabatan baru sebagai Kapolda NTT TTK.

Surat telegram yang tertanggal 14 Oktober 2022 pada poin tujuh juga menyebut Kapolda NTT Irjen Setyo Budiyanto diangkat sebagai Kapolda Sulawesi Utara.

Sumber berita: https://radamuhu.com/2022/10/14/putra-alor-irjen-johanis-asadoma-ditunjuk-jadi-kapolda-ntt/

Continue Reading

Opini

Teknik Pengendalian Baru

Published

on

By


25 Januari 2022


Penyebaran informasi yang cepat dan beragam-ragam di internet dianggap praktik demokrasi dan pemenuhan hak atas informasi. Padahal itu sebuah teknik pengendalian baru dari imperialisme. Menebar jaring dulu, menjerat kemudian.


Oleh: Linda Christanty
Penulis adalah Penulis dan Sastrawan


SEJUMLAH teman berkata, bahwa kebanyakan anak muda generasi milenial itu apolitis. Menurut mereka, keapolitisan itu yang membedakan generasi milenial dengan generasi muda masa Orba yang politis. Kesimpulan mereka tidak layak dipercaya. Di masa Orba, kebanyakan anak muda juga apolitis.

Teman-teman tentu ingat bagaimana kelompok anak muda kritis di kampus-kampus masa Orba misalnya dianggap anomali di tengah kecenderungan umum yang tidak kritis atau ogah berurusan dengan rezim. Jadi jangan suka menuduh-nuduh generasi milenial dan generasi-generasi sesudahnya. Selama hidup kita masih di bawah kendali pihak lain, wajar orang merasa takut. Oleh karena itu, pemberontak kita sebut pejuang. Selebihnya, massa.

Perbedaan masa dulu dan sekarang terletak pada penyebaran informasi.

Perkembangan teknologi digital membuat sebaran atau daya jangkau informasi lebih luas dan lebih cepat sampai kepada sasaran atau tujuan. Memobilisasi orang juga lebih mudah. Berguna untuk tujuan baik. Berpotensi juga untuk menjadi neraka kemanusiaan jika dimanfaatkan para kriminal.

Penyebaran informasi yang cepat dan beragam-ragam di internet dianggap praktik demokrasi dan pemenuhan hak atas informasi. Padahal itu sebuah teknik pengendalian baru dari imperialisme. Menebar jaring dulu, menjerat kemudian. Menganggap dunia saat ini bebas sensor jelas mengubur kewaspadaan kita. Kontrol telah disamarkan melalui situs-situs pemeriksa fakta.

Kita tengah memasuki tataran lanjut imperialisme. Neo neo imperialisme. Salah satunya, melalui sebaran virus buatan ini di seluruh dunia, mutasi-mutasinya, dan tahap vaksinnya tidak cukup dua kali, tetapi berkali-kali dan kalau bisa sampai akhir zaman. Kita dikendalikan oleh imperialis dan kaki tangannya. DNA kita dirusak.

Mungkin kalau kamu bisa menerawang ribuan tahun ke depan, kamu akan terkejut menjadi leluhur makhluk bermata satu, bertaring, dan melata seperti buaya, sehingga waktu itu orang-orangtua tidak lagi memberi nama kepada anak mereka, karena makhluk seperti itu tidak lagi membutuhkan akte kelahiran dan KTP.

Makhluk ini bahkan tidak bisa mengucap kata ‘ompung’, ‘embah’, ‘kakek’, ‘nenek’, ‘mama’, ‘papa’, ‘ayah’, ‘bunda’. Waktu itu bahasa-bahasa manusia sudah punah.

Coba temukan bukti imperialisme ini tanpa repot-repot. Amati internet. Ketik ‘virus’. Dari kebanyakan informasi yang muncul, analisis dan buat kesimpulan. Rata-rata kesimpulan orang: dunia kita tidak akan sama lagi dan tidak akan normal lagi.

Nah, itu tujuannya. Kebutuhan-kebutuhan di dunia yang tidak normal itu apa saja? Nah, yang membuat aturan dan memproduksi mendapat keuntungan. Media kita turut mensirkulasi informasi yang sama.

Di masa pendudukan Jepang di Indonesia, pertanian hancur karena hama bekicot. Hama ini disebar oleh penjajah. Akhirnya bekicot dimakan karena pangan minim. Ahli gizi agen ganda pendukung penjajah sekaligus penghibur rakyat menyatakan bekicot berprotein tinggi dan rakyat tidak butuh daging lain, katanya. Virus disebar dan tidak bisa dimakan. Lebih buruk dari bekicot.

Tahun lalu, peneliti-peneliti hebat bangsa sendiri berusaha membuat vaksin untuk pertahanan bangsa dan saya percaya mereka berupaya keras agar tidak membuat kita menjadi leluhur makhluk melata bermata satu bertaring, tiba-tiba lembaganya malah dibubarkan. Ya Tuhan, selamatkanlah rakyat tak berdaya di negeri ini. (*)

Continue Reading

Opini

Mbak Katy Pedagang Asongan

Published

on

By


21 Desember 2021


Dengan sopan, secara pelan-pelan. Ya, dengan sopan dia menawarkan barang dan jasanya kepada saya, secara pelan-pelan. Tidak maksa sama sekali.


Oleh: Nuniek Tirta Sari
Editor: Dera Liar Alam
Foto: Mbak Katy/ @nuniektirta


ANDAIKAN semua pedagang asongan berguru pada Mba Katy gimana caranya jualan tanpa mengganggu, pasti dagangannya lebih laku.

Saya yang selama seminggu di Canggu tak tergoyahkan oleh pedagang asongan, bukan karena tidak kasihan tapi lebih karena merasa terganggu sebab mereka sering memaksakan, di hari terakhir itu mau membeli barang dan jasa pijat Mbak Katy dengan sukacita.

Saya tanya, apa rahasianya?

Mbak Katy bilang: “Kalau saya senyum dan orang itu balas senyum, saya baru berani tawarkan dagangan saya. Kalau saya senyum tapi dia tidak balas senyum, saya ngga berani karena mungkin orang itu lagi nggak mau diganggu.”

Autoresponse saya selalu balas senyum. Tapi senyum saya itu tidak otomatis terkonversi lagi menjadi penjualan. Lalu apa rahasia Mbak Katy selanjutnya?

Dengan sopan, secara pelan-pelan. Ya, dengan sopan dia menawarkan barang dan jasanya kepada saya, secara pelan-pelan. Tidak maksa, sama sekali.

Saya sangat tidak tahan dengan orang agresif, tidak suka dibujuk-bujuk apalagi dipaksa. Makin diagresifin, makin saya galakin.

Yang Mbak Katy lakukan hanyalah duduk diam di samping saya yang sedang sendirian. Ikut memantau anak saya yang sedang surfing di kejauhan. Saya jajan risol gunting dan saya tawarkan ke Mbak Katy juga sekalian, dengan sopan dia menolak. Masih kenyang, katanya.

Obrolan mengalir lancar dari situ, seperti kawan lama saja.

Aneh, padahal saya yang introvert biasanya malas ngobrol dengan orang yang tak dikenal. Kemudian tanpa diminta lagi, saya akhirnya minta juga untuk pijat kaki dengan bonus gelang untuk anak saya.

Kalau kamu ke pantai Canggu dan perlu gelang tangan atau karet rambut, pijat tangan atau kaki hanya dengan selembar 50 atau 100ribu, silakan hubungi Mba Katy di +62 858-2926-xxxx. Saya sudah minta izin untuk share nomornya dan foto ini juga.

Mbak Katy ngga setiap hari ada di pantai Canggu karena anaknya masih kecil-kecil, tapi suaminya kerja di cafe sana. Jadi janjian dulu aja beberapa hari sebelumnya. Kalau ketemu, salam dari saya ya. (*)


Throwback 28 September 2021
Pantai Nelayan, Canggu, Bali
@nuniektirta


Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 TeropongAlor.com